Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Musyafak, Najahan; Ulama'i, Ahmad Hasan Asy'ari
Jurnal Ilmu Dakwah Vol 39, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jid.v39.2.4673

Abstract

Hate speech on social media has become a theme of discussion in various forms of discourse in society. This paper focuses on expressions of hate speech related to regional political election uploaded through posts from personal and group accounts on the Facebook social media platform from January to July 2018. This study uses content analysis by adopting Soesilo's six hate speech criteria. The results of the study showed that the forms of hate speech on Facebook were expressed in the form of photos, drawings, illustrations, memes, and words that had the connotation of provocation, insults, and incitement. Hate speech comes from personal and group accounts, addressed to individuals, public officials such as presidents, party leaders, and the government.Ujaran kebencian di media sosial telah menjadi tema pembahasan dalam berbagai bentuk wacana di masyarakat. Tulisan ini fokus pada ekspresi ujaran kebencian yang terkait dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah yang diunggah melalui postingan dari akun personal maupun kelompok dalam platform media sosial facebook selama Januari sampai bulan Juli 2018. Studi ini menggunakan analisis isi dengan mengadopsi enam kriteria ujaran kebencian Soesilo. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian di facebook diungkapkan dalam bentuk foto, gambar, ilustrasi, meme, dan kata-kata yang memiliki konotasi provokasi, penghinaan, dan hasutan. Ujaran kebencian bersumber dari akun pribadi dan kelompok, ditujukan kepada individu, pejabat publik seperti presiden, ketua partai, dan pemerintah.
GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik Hasanah, Ulfatun; Musyafak, Najahan
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.361 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2080

Abstract

Gender issues are an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the sexes is expected to be realized. Instead, development is a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable. In addition it can also be interpreted as an effort to alleviate backwardness. Therefore, all, gender and development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of gender injustice issues or gender discrimination due to social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45 countries have guaranteed equality of access for women and men. Therefore, enhancing the role of women and men in gendered development as an integral part of national development has significance in the effort to achieve harmonious harmony between men and women or to achieve gender equality and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women._________________________________________________________Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian inte­gral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pem­bangunan. Hasil penelitian ini, berusaha menampakkan gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015) Musyafak, Najahan; Handayani, Maya Rini; ., Kumarudin
Islamic Communication Journal Vol 2, No 1 (2017): Edisi Januari-Juni
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2017.2.1.2111

Abstract

At the end of March 2015 the Ministry of Communications and Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers of  radicalism. Kemenkominfo serves to keep sites  that  campaignradicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. About Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation of "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. he blocking measures are analyzed using relevant regulations from the legal normative side of juridical, and analyzed using capital policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. Obtained result of research that in doing the blocking, mechanism which apply not fully executed by Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.-------------------------------------------------------------------------------------Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau  simpatisan radikalisme. Kemenkominfo berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif‖. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang bermuatan negatif. Terkait hal tersebut, peneliti mengkaji implementasi ―Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa  dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.
Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat Musyafak, Najahan; Nisa, Lulu Choirun
Jurnal Ilmu Dakwah Vol 41, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jid.v41.1.7869

Abstract

Community resilience is an important aspect of da'wah as an effort to prevent radicalism in Indonesia. The importance of community resilience is based on the phenomenon where the community has become the victim of various events that have the nuances of radicalism. Bombings, shootings, stabbings and vandalism events have harmed the community, both individually and collectively. The destruction of public facilities has disrupted social activities and governance. In addition, violent-motivated events have disrupted people's lives because they feel afraid, insecure, and threatened by circumstances that are beyond their capabilities. Therefore, it is necessary to have da'wah through efforts of resilience in the face of acts of violence with a background of radicalism. This study aims to determine da'wah activities through the form of community resilience by taking locations in the Solo Raya area in the face of various radicalism events, forms of community resilience and how steps are taken to prevent the spread of radical ideology through da'wah activities. This study is a qualitative research with a symbolic interactionism approach involving a number of informants who were selected using a purposive sampling method from 4 areas in Solo Raya, namely Surakarta, Sukoharjo, Sragen and Karanganyar. Data was collected through a Focus Group Discussion technique ( FGD). This study found that Da’wah can be utilised as a method to prevent radicalism through strengthening community resilience. The way of prevention focus on anticipating and adapting to the dangers of radicalism through 4 (four) forms; awareness of plurality, synergy between institutions, cultural communication and strategic partnerships.***Ketahanan masyarakat (Community Resiliency) menjadi aspek penting dalam dakwah sebagai upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Pentingnya ketahanan masyarakat didasarkan pada fenomena dimana masyarakat telah menjadi korban berbagai peristiwa yang bernuansa radikalisme. Peristiwa pengeboman, penembakan, penusukan dan perusakan telah merugikan masyarakat baik secara individu maupun komunitas. Hancurnya fasilitas publik telah menggangu kegiatan dan tata laksana sosial. Selain itu, peristiwa bermotif kekerasan telah mengganggu kehidupan masyarakat karena merasa takut, tidak aman, dan terancam oleh keadaan yang berada di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dakwah melalui upaya ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi tindakan kekerasan yang berlatarbelakang radikalisme. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dakwah melalui bentuk ketahanan masyarakat dengan mengambil lokasi di wilayah Solo Raya dalam menghadapi berbagai peristiwa radikalisme, bentuk ketangguhan masyarakat dan bagaimana langkah yang ditempuh untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal melalui kegiatan dakwah. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interaksionisme simbolik dengan melibatkan sejumlah informan yang dipilih dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling) yang berasal dari 4 wilayah di Solo Raya, yaitu Surakarta, Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar, dan data diambil melalui teknik Focus Group Discussion (FGD). Studi ini menemukan bahwa dakwah pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui penguatan ketahanan masyarakat yang  merupakan proses antisipasi dan adaptasi terhadap bahaya atau bencana radikalisme melalui 4 (empat) bentuk; kesadaran pluralitas, sinergitas antar lembaga, komunikasi budaya dan kemitraan strategis.
Gerakan Transnasional di Era Globalisasi: Perspektif Komunikasi Islam Arrozi, M Nasrullah Jamaluddin; Musyafak, Najahan
AT-TABSYIR Vol 8, No 2 (2021): Desember
Publisher : Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/at-tabsyir.v8i2.9265

Abstract

Artikel ini berfokus pada isu kritis gerakan transnasionalisme di era globalisasi yang didominasi oleh ormas islam tertentu. Organisasi ini mengusung ideologi berbeda dari ajaran Islam di Indonesia yang menggunakan pemaksaan dalam strategi komunikasinya atau dakwah. Kajian ini menjelaskan secara kritis gerakan transnasional yang diamati dalam perspektif komunikasi islam. Tujuan dari telaah ini ialah untuk mengkritisi dan menjelaskan pergerakan transnasionalisme di era globalisasi yang terjadi di Indonesia, serta untuk menemukan penjelasan dari perspektif komunikasi islam dalam mengahadapi pergerakan transnasional di era globalisasi. Pendekatan kualitatif kritis digunakan sebagai metode penelitian. Hasil dari telaah ditemukan bahwa strategi komunikasi atau dakwah islam dipengaruhi oleh gerakan transnasional yang semakin massif menyebar di era globalisasi ini. Banyak ormas Islam radikal dating ke Indonesia untuk melebarkan gerakannya. Strategi komunikasi yang digunakan da’i bertentangan dengan ideologi toleransi beragama di Indonesia. Disinilah tugas penting da’i dalam memperhatikan kebutuhan mad’u, menyiapkan program alternative, dan menggunakan strategi komunikasi Islam yang tepat dalam menyebarkan islam di Indonesia dengan baik.