<![CDATA[ABSTRACTION: Act No. 7 of 2004 on Water Resources provides opportunities in Indonesian to carry out the business of water resources through water exploitation rights instruments. Conflicts of of the implementation of the licensing of water resources taking place, not only in Pasuruan but also occurred in several other regions in Indonesia such as in Solo, Central Java and West Java Sukabumi. One of the causes of conflict licensing rights of exploitation the water is because of the implementation of the licensing still conventional in which the assessment was conducted by assessors of licensing by many parties perceived many shades of subjective. Through a computerized system is expected to reduce subjectivity in the process of licensing rights of exploitation the water to get to the the licensing process rapidly, accurate, and objectives. Keywords: decision support system, water exploitation rights ABSTRAKSI: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air memberikan peluang di Indonesia untuk melaksanakan bisnis sumber daya air melalui instrument hak guna usaha air. Konflik terhadap pelaksanaan perijinan sumber daya air banyak terjadi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan tetapi juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Solo Jawa Tengah dan Sukabumi Jawa Barat. Salah satu penyebab timbulnya konflik perijinan hak guna usaha air adalah karena pelaksanaan perijinan masih bersifat konvensional dimana penilaian dilakukan oleh tim penilai perijinan yang menurut banyak pihak dirasakan banyak bernuansa subyektif. Melalui Sistem yang terkomputerisasi diharapkan mengurangi subyektifitas dalam proses perijinan hak guna usaha air untuk menuju pada proses perijinan cepat, akurat, dan obyektif.]]>
