Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

JARI SELAYAK DURI Galih, Aulia Puspaning
Informasi Vol 47, No 2 (2017): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.752 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v47i2.16766

Abstract

Social media, as the name implies, is a media for people to socialize with the others,with borderless space and time, over the Internet. Facebook is one of Indonesian favoritesocial media. Indonesian does a lot of activities on Facebook, such as posting andcommenting on other people posts. One of the most popular features on Facebook isthe sharing feature. It can share post or link from online media or other people’s postto their own account. The ease of using the share features, it also raises many cases.The case of indignation expression of Danish badminton players against the threat ofmurder directed against them, until the case of defamation of the President of Indonesiabecame a real example of the effects of these features.Many of those kinds of cases resultin social punishment, even prison. Law of The Republic of Indonesia Number 11 year2008 about Electronic Information and Transaction which had been revised on 2016,still can not solve social problems which occur on the Internet. In fact, the Act alone willnot be enough to solve social problems. Actually, what society needs is more knowledgeabout digital literacy. Media sosial, seperti namanya, adalah media bagi masyarakat untuk bersosialisasidengan orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu melalui jaringan internet. Salah satu bentuk media sosial yang paling banyak digunakan saat ini, terutama oleh masyarakat Indonesia, adalah jejaring sosial Facebook. Masyarakat Indonesia melakukan banyak kegiatan di situs jejaring sosial tersebut, seperti mengunggah tulisan dan berkomentar pada suatu unggahan. Salah satu fitur yang digemari di Facebook adalah fitur bagikan yang berfungsi agar pengguna dapat membagi tautan dari orang lain keakun pribadi mereka dengan pengaturan tertentu. Adanya kemudahan dalam menggunakan fitur bagikan tersebut, ternyata malah menimbulkan banyak kasus. Kasus ungkapan kemarahan pemain bulutangkis asal Denmark terhadap ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada mereka, hingga kasus penghinaan Presiden Indonesia menjadi contoh nyata dari efek fitur tersebut. Tidak jarang masalah yang ada di jejaring sosial berujung pada hukuman sosial,bahkan dapat masuk dalam ranah hukum pidana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi pada akhir tahun 2016, ternyata tidak dapat mengatasi masalah sosial yang terlanjur terjadi di internet. Faktanya, Undang-undang saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah sosial. Sebenarnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah pengetahuan tentang literasi digital.
GEULIS: Pengembangan Sistem Terintegrasi Untuk Panduan Pemustaka Berbasis Mobile Application Sebagai Daya Dukung Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Galih, Aulia Puspaning; Ajeng, Khansa Yadya Galuh
LIBRARIA Vol 8, No 1 (2020): LIBRARIA
Publisher : UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/libraria.v8i1.7266

Abstract

Teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat, perkembangan teknologi informasi ini memasuki segala aspek kehidupan manusia. Perpustakaan sebagai lembaga informasi sudah seharusnya mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk kebutuhan pelayanan terhadap pemustaka atau untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat. Pelayanan pemustaka di perpustakaan perlu ditingkatkan lagi, melihat pemustaka masih kesulitan dalam beberapa hal. Permasalahan di pemustaka perpustakaan, seperti pemustaka kesulitan mencari referensi yang di butuhkan, kesulitan mengenai tata cara alur sirkulasi pada perpustakaan hingga kesulitan menemukan rak atau ruangan buku disimpan. Penulis mencoba memberikan solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang telah ada. Penulis menawarkan gagasan solusi, yaitu GEULIS. GEULIS adalah singkatan dari Guide of Library Users yang merupakan inovasi panduan pemustaka dalam melakukan kegiatannya di perpustakaan dengan berbasis mobile application. Tujuan utama GEULIS adalah memudahkan pemustaka dalam kegiatannya di dalam perpustakaan, seperti mencari perpustakaan terdekat, denah ruangan dalam perpustakaan, alur sirkulasi perpustakaan hingga konsultasi dengan pustakawan.
Keamanan Informasi (Information Security) Pada Aplikasi Perpustakaan IPusnas Galih, Aulia Puspaning
AL Maktabah Vol 5, No 1 (2020): JUNI
Publisher : Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mkt.v5i1.3086

Abstract

Perkembangan teknologi informasi di era saat ini mengalami perkembangan pesat, hal ini ditandai dengan banyak bermunculan program inovasi untuk layanan informasi, termasuk dalam layanan perpustakaan. Inovasi layanan perpustakaan, salah satunya adalah Ipusnas, aplikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan keamanan informasi pada aplikasi iPusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literature. iPusnas sebagai salah satu bentuk inovasi layanan informasi juga harus tetap mempertahankan kemanan informasi, kemanan informasi yang dimaksud dalam konteks layanan informasi ini harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Aplikasi ini juga telah menjamin kerahasiaan data pribadi pengguna dan data koleksi yang dipinjam pengguna. Aplikasi iPusnas memiliki kebijakan lisensi dimana ketika pengguna memiliki akun dan login dengan akun tersebut maka pengguna dinyatakan menyetujui semua ketentuan yang ada pada kebijakan lisensi iPusnas.
SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN Mindarti, Lely Indah; Saleh, Choirul; Galih, Aulia Puspaning
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 4 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.837 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i4.4778

Abstract

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract:  The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.