<![CDATA[Analisis Permasalahan Dalam Pelaoran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi faktor-faktor yang menjadi kelemahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini mengungkapnya 3 (tiga) tema dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Kabupaten Lombok Tengah, pertama proses laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang terkendala dalam penyampaian laporan, regulasi dan sumber daya manusia. Waktu penyampaian yang sering terlambat sehingga tidak dapat dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang dikeluarkan setiap tahun mengalami perubahan, yang berdampak Pemerintah Daerah harus melakukan revisi terhadap peraturan yang telah dikeluarkan, perlu dilakukan koordinasi dan membentuk Tim Koordinasi antar 3 (tiga) kementerian dan Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi revisi Peraturan yang dilakukan. Lemahnya sumber daya manusia menyebabkan Laporan Pertanggungjawaban tidak akurat, sehingga pelatihan pengelolaan keuangan dan melakukan koordinasi dan konsultasi antar desa dengan kabupaten. Kedua, meningkatnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa, diperlukan standar akuntansi Pemerintah Desa. Ketiga, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah, BPD dan Masyarakat belum optimal, untuk mengatasinya dilakukan dengan cara pengawasan melalui aplikasi Siskuedes dan memperjelas tupoksi OPD yang menangani keuangan desa, selektif dalam memilih anggota BPD, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di setiap tahapan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa asimetri informasi dapat terjadi akibat penyampaian informasi yang tidak utuh, peraturan yang banyak belum menjamin proses pertanggungjawaban yang optimal. Pemerintah Daerah harus meningkatkan pengawasan, melakukan pelatihan, dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Daerah memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar dibuatkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa. merevisi atau meriviu tupoksi OPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.]]>
