Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Independent
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Medi, Jepri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.36 KB)

Abstract

The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima  yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.
Efektifitas Undang – Undang Kepabeanan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Susanto, Dedi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.223 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the law against people in groceries Settings in Batam city is in compliance with the Customs Act, to find out the legal settlement Implementation taking action against smuggling People in Batam city. According to the law ? customs laws, to find out what factors are barriers/constraints to reduce smuggling groceries in Batam city. Data collection is carried out by the procedure and field studies libraries study authors take respondents research has to do with the issues that are discussed. As for the respondents in this study is the Head Office of the Customs and Excise unit area of Batam. The results of research that the Central Government in this case from customs and Excise in Batam city in dealing with the function of supervision. But a variety of conditions, from the geographical condition to the high consumptive society against imported goods so difficult to cooperate plus Batam port area is an area free of FTZ to vices-depravity internal irresponsible persons in the port so the practice of bribe make surveillance capacity has become weak.
Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Cik, Agus
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.328 KB)

Abstract

Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian, Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty, dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri. 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Oetary, Yana; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43744

Abstract

Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying.  Kejahatan cyberbullying tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.
Reconstruction Concept of Restorative Justice in the Crime of Theft with Elderly Perpetrators in Batam Alhakim, Abdurrakhman; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Azlyn, Nurul
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.237

Abstract

AbstractRestorative justice is an alternative to solving criminal cases in which the criminal justice procedure mechanism focuses on punishment which is changed into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties. Indeed, the issue of sanctions is a very important issue in the implementation of the content of criminal law because it is a reflection of norms and rules that contain the values of a society. In its implementation, the determination and provision of criminal sanctions based on the law prioritizes Primum Remedium rather than Ultimum Remedium. The purpose of this research is to review, analyze and reconstruct the concept of restorative justice as an alternative to the settlement of criminal acts, especially against elderly perpetrators of theft in Batam city. Based on the result of the research, there is still no special regulation related to the settlement of theft crime by the elderly in Batam City, there is still a need for the establishment of legal institutions/agencies that develop the concept of restorative justice and the lack of knowledge of the people of Batam City on the concept of restorative justice
Co-Authors Alhakim, Abdurrakhman Azlyn, Nurul Cik, Agus Dedi Susanto Medi, Jepri Oetary, Yana