Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA
Yetti, Yetti
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Pratiwi, Della Rahmi; Yetti, Yetti
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3092

Abstract

Perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut, Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Hambatan dan Upaya adalah dilihat dari sisi pelaku usaha, dilihat dari sisi nasabah selaku konsumen, dilihat dari sisi lain, kurang berperannya pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah dan upaya yang dilakukan untuk terhadap perlindungan hukum tersebut adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha (nasabah) dan tahap mediasi. Bank dalam memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit (card holder), harus lebih menitik-beratkan pada pembuatan produk kartu kredit.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film dan Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yetti, Yetti; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Jurnal ABDIMAS STMIK Dharmapala Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Abdimas STMIK DPR
Publisher : STMIK Dharmapala Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47927/jasd.v1i2.193

Abstract

Target partners priority issues to be resolved is increased knowledge of high school students in Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs are bought and sold in the form of pirated VCDs by Act No. 28 of 2014 on Copyright. Method of implementation of community service is to use the lecture method, dialogue and discussion. Partner participation in community service activities is by providing time, providing a place, as well as presenting the students as a participant. For the proposer, outcomes that will be achieved is in the form of the publication of scientific articles, as well as teaching material for enrichment courses Intellectual Property Law and can not be separated from the manifestation of Tri Dharma college. The conclusion is that the implementation of community service activities have been 'successfully' implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of students at SMA Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 32 participants, 98.2% answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme executed by the target audience is not only the students but also the general public, so that people can know and understand the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 on Copyright.
Pengalihan pemberlakuan fuel surcharge terhadap harga tiket pesawat dalam perspektif hukum persaingan usaha Yetti, Yetti; Triana, Yeni
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 3 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232062

Abstract

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ,disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar  konsumen pasar bersangkutan yang sama, kecuali usaha patungan Dalam kenyataannya 9 (sembilan) maskapai penerbangan yakni, Sriwijaya Air, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Travel Express Aviation Service, dan Lion Mentari Airlines, Wings Abadi Airlines, Metro Batavia, Kartika Airlines, melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 dengan mengadakan perjanjian penetapan harga (Price Fixing agreement). Sementara Pasal 21 menyebutkan pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.PT Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Mertpati, Mandala, Riau, Travel Express, Lion, Wings, Metro Batavia, Kartika, Linus, Trigana, dan Indonesia Air Asia, melanggar pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 dengan cara menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang atau jasa yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha maskapai penerbangan. Metode penelitia dengam jenis penelitian hukum normatif.  Sumber data, Bahan Hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Pengumpulan Data Kajian kepustakaan, dan anlisis data memakai metode kualitatif. Hasil penelitian Pengalihan pemberlakuan  fuel surcharger terhadap harga tiket pesawat berdasarkan   undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999  khususnya Pasal 5 dan Pasal 21. pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
Co-Authors andrew shandy utama, andrew shandy Hadi Nasbey Pratiwi, Della Rahmi Triana, Yeni