Eka Iswahyuni
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAYANAN PUBLIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI DESA WONGSOREJO Eka Iswahyuni; Bayu Indra Permana
JPPKn Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.502 KB)

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan terkena dampaknya. Pemerintah daerah dapat mengatur dan memperbaiki pelayanannya dengan diadakannya otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi pelayanan publik di Desa Wongsorejo, dan (2) relevansi antara pelayanan publik era otonomi daerah di Desa Wongsorejo Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran terhadap data yang sudah diperoleh mengenai pelayanan publik dalam era otonomi daerah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkaji masalah tersebut. Dari analisis data diketahui bahwa: 1). pelayanan publik di desa Wongsorejo berangsur membaik semenjak diadakannya otonomi daerah. Pelayanan publik di desa Wongsorejo juga telah menerapkan asas-asas pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. 2). relevansi pelayanan publik dalam era otonomi daerah di desa Wongsorejo sangat erat. Karena semenjak adanya otonomi daerah di desa Wongsorejo pelayanan publiknya juga turut membaik. Walaupun,  terdapat problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun masih dapat ditanggulangi.