Millah, Nurul
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Millah, Nurul; Dawud, Joni; Listiani, Teni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.532

Abstract

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari berbasis kas menjadi berbasis akrual diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kendala yang dihadapi serta menyusun strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini menggunakan alat analisis SWOT dengan analisis matriks EFAS dan IFAS untuk menentukan strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh pihak berwenang (Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal dengan faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi ini yaitu Komunikasi. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kuadran III dan dapat menggunakan Strategi Weaknesses-Opportunites (Strategi WO) untuk meminimalisir kelemahan dengan cara memanfaatkan peluang melalui kegiatan peningkatan diklat teknis, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan juga penyusunan analisis jabatan penyusun laporan keuangan. Saran dari penelitian ini memaksimalkan outcome kegiatan diklat teknis, serta menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Analisis Jabatan dan juga Standar Operasional Prosedur sebagai dasar kekuatan hukum yang berlaku.