Articles
<![CDATA[UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Marnita Marnita]]>;
<![CDATA[Aida Apriliany]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 12, No 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.78 KB)
|
DOI: 10.24042/asas.v12i2.8279
<![CDATA[Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi pada kucing. Banyak klinik hewan yang menyediakan jasa sterilisasi, salah satunya adalah klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Namun sterilisasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap menyakiti dan mengambil hak kucing untuk berkembang biak.. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mengetahui praktik upah jasa sterilisasi kucing 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan, yaitu praktik sterilisasi di klinik GRANDIA Pet Care sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dalam segi medis. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalam dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianastesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit..Sedangkan dalam aspek upah (ujrah) jasa sterilisasi di klinik hewan GRANDIA Pet Care juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah secara umum, yaitu a) Aqid (orang yang berakad), b) sighat (ijab dan qabul), c) ujrah, d) manfaat. Dalam transaksi ini juga pihak yang berakad haruslah seseorang yang baligh dan berakal, adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad, dan upah yang diberikan jelas dan sesuai dengan syara’. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau diperbolehkan.Kata Kunci: Upah, sterilisasi, Kucing ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI (LAW ENFORCEMENT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA BISNIS TRANSPORTASI UDARA ]]>
<![CDATA[Irwantoni Irwantoni]]>;
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 13, No 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.149 KB)
|
DOI: 10.24042/asas.v13i1.9327
<![CDATA[Tingginya animo masyarakat terhadap transportasi udara menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisni, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) mulai mendominasi industry, meskipun UU Nomor 5 tahun 1999 telah mengatur tentang bisnis transportasi udara nyatanya tidak menjadi solusi akan penegakan hukum yang adil sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat), dan bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitianPenegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu daruriyyah, hajiyyah, tasiniyyah dan peran pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar.]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPARASI PEMBIAYAAN SYARI’AH DENGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 11, No 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.914 KB)
|
DOI: 10.24042/asas.v11i2.5602
<![CDATA[Krisis ekonomi yang bermula terjadi pada sekitar tahun 1997 telah membawa bangsa dan Negara Indonesia ke dalam krisis ekonomi terutama dalam dunia perbankkan yang bersifat konvensional maupun perbankan syari’ah namun dampak krisis tersebut dalam perbankkan syari’ah tidak berpengaruh besar sebab perbankkan syari’ah berbasis sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, sedangkan perbankan konvensional yang menggunakan prinsip bunga dimana suku bunga didasarkan atas keadaan ekonomi saat itu, sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pembiayaan dalam perbankkan syari’ah mandiri dengan pembiayaan perbankkan mandiri konvensional? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research ) yaitu Bank Mandiri Syari’ah cabang Bandar Lampung, dan Bank Mandiri. BSM adalah bank syari’ah kedua setelah Bank Muamalat. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif atau membandingkan antara perbankan syari’ah dan perbankan konvensianal dilihat dari segi pembiayaannya. Dalam menganalisis pembiayaan gunakan analisis kualitatif yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara jumblah tertentu dengan jumblah yang lain. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan bank mandiri syari’ah ada tiga produk yang ditawarkan ketiga produk tersebut memiliki perbedaan yang mendasar yaitu Murabahah Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan marjin keuntungan (cost plus profit), Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pembiayaan pada bank syari’ah ditentukan oleh kedua belah pihak dalam menggunakan produk yang diinginkan serta dalam menentukan margin disepakati dari awal akad dan berlaku sampai akhir atau bersifat flat, berbeda dalam pembiayaan bank mandiri konvensional penetuan besaran bunga ditentukan oleh bank dan besaran bunga suatu-waktu akan berubah disesuaikan dengan kondisi pasar sehingga bisa naik, bisa turun disinilah kemudian salah satu pihak terutama nasabah dirugikan]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Reva Mellenia]]>;
<![CDATA[Evy Septiana]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 14, No 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.857 KB)
|
DOI: 10.24042/asas.v14i01.13145
<![CDATA[Grant could divert to person other through transition right through the grant. Practice transition soil grant to party other this start from practice grant at the beginning where a second split party has die world so that soil grant the fall down to expert inheritance from receiver grant. From party expert inheritance no need soil the so that soil the diverted to others. On moment transition soil grant, deed grant in beginning no found however transition soil grant the permanent conducted, the para party intends to look after deed grant the after did practice transition the more formerly. The Formula's problem in this study is how to practice transition soil grants to party other and review Islamic law and positive law that occurred in Gunung Terang Village. This study is a qualitative and character descriptive normative study carried out on practice transition soil grant to party others that occurred in Gunung Terang Village. The result of the study is the existence of transition grant soil where soil obtained from results gift grant from others then diverted return to others through grant also. The practice of transition soil grant to party other this conducted by oral witnessed by a party related like family and para witness with To do hand over accept grant soil. In a review of Islamic law, practice transition soil grants to party other this already in accordance by Islam because already fulfill get along and condition grant. Meanwhile, positive law is not yet in accordance and not allowed because no existence proof authentic or deed grant moment did practice transition soil grant them. Keywords: Grant, Switch, another party, soil]]>
<![CDATA[Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Yulistia Devi]]>
<![CDATA[ JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 7, No 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.566 KB)
|
DOI: 10.30736/jes.v7i2.365
<![CDATA[Many Regionals Government in Indonesia still rely on DAU allocations to finance regional expenditures and development without optimizing the potential of the regions. When DAU allocation obtained is large, the regions will try to keep DAU in the next period at the nominal value. PAD is able to finance local government at a maximum of 20%. This fact has led to asymmetrical behavior in local government. The regional government responds to the transfer of funds in the form of balancing funds, especially DAU which is realized in the regional budget. As regional spending is greater than the transfer, it is called the flypaper effect. The method used in this research is descriptive quantitative analysis method using panel data regression. The data analysis with regression uses the Eviews 9.0 program. The data used in this research use panel data with independent variables, namely General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD). The dependent variable is Regional Expenditure. The results of this study are: 1) General Allocation Funds have no effect on Regional Expenditures; 2) Regional Original Revenues affects Regional Expenditures; 3) General Allocation Funds and Regional Original Revenues simultaneously affect Regional Expenditures; 4) There is no Flypaper Effect in Regency/City Government of Lampung Province 2016-2019; 5) Regional Expenditures of Lampung Province is not compatible with the Islamic economic perspective.]]>
<![CDATA[The Implementation Of The 'Urf And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law ]]>
<![CDATA[Maimun Maimun]]>;
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Lilih Muflihah]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 14, No 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/asas.v14i02.13924
<![CDATA[The study aims to apply 'urf as the tool to view the problems of contemporary shari'ah economic law and its implications on the legal determination of shari'ah economic law cases. This research used qualitative library methods which is a means of understanding and exploring the meaning of what happens to various individuals or groups, originating from humanitarian or social problems. Based on the research results, it can be concluded that business practices in the current era of free market globalization are a challenge for legal practitioners who are active in carrying out the constant ijtihad to develop thoughts on shari'ah economic law, in addition to trying to reconstruct the principles of economic law, actualize and contextualize in various contemporary shari'ah economic law issues such as transaction of buying and selling orders ('aqd bai' al-salm) through online applications; buying and selling contracts without pronouncing ṣigat al -'aqd which is done online; and others. Such practice of contract transactions has become a tradition and a necessity for the business world in this contemporary era. From here, an academic problem arises: how are shari'ah economic law and the legal istinbat process able to answer various legal cases that continue to occur? Among the alternative solutions, one of them is to apply 'urf as an ijtihad method in extracting contemporary shari'ah economic law. Keywords:, implications, the economic case of shari'ah and Application of 'urf ]]>
<![CDATA[Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Kuryani Saputra]]>;
<![CDATA[Fristia Berdian Tamza]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 13, No 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.697 KB)
|
DOI: 10.24042/asas.v13i2.11278
<![CDATA[Indonesia's economy in the banking sector is experiencing ups and downs. There are times when it grows rapidly, and under certain conditions there are a number of banks experiencing problems and eventually being revoked their licenses. Revocation of business license is done as a last step in the efforts to heal the bank if the bank's difficulties interfere with its business continuity or endanger the banking system. It is a mandate from Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998. This paper wants to reveal the understanding, legal basis, liquidation factors to analasis revocation of business license and liquidation of banks in Indonesia. The method used in this study is the normative juridical approach method, in which the research conducted is by examining library research materials, which relate to the title being studied. This study concluded, first, OJK can revoke bpr business license because the condition of a bank endangers the banking system. Like the level of difficulty experienced in conducting business activities, the bank is unable to fulfill its obligations to other banks. Second, the bank has difficulties that jeopardize the continuity of its business and actions to overcome them are not enough to overcome the difficulties faced by the bank.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI (LAW ENFORCEMENT) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA BISNIS TRANSPORTASI UDARA ]]>
<![CDATA[Irwantoni Irwantoni]]>;
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 13, No 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/asas.v13i1.9327
<![CDATA[Tingginya animo masyarakat terhadap transportasi udara menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisni, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC) mulai mendominasi industry, meskipun UU Nomor 5 tahun 1999 telah mengatur tentang bisnis transportasi udara nyatanya tidak menjadi solusi akan penegakan hukum yang adil sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat), dan bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitianPenegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu daruriyyah, hajiyyah, tasiniyyah dan peran pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar.]]>
<![CDATA[UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Marnita Marnita]]>;
<![CDATA[Aida Apriliany]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 12, No 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/asas.v12i2.8279
<![CDATA[Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dijadikan peliharaan. Kucing mampu bereproduksi tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Hal ini dapat menyebabkan populasi kucing meningkat secara cepat. Populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bisa menjadi pembawa penyakit dan menularkannya kepada manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi pada kucing. Banyak klinik hewan yang menyediakan jasa sterilisasi, salah satunya adalah klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Namun sterilisasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap menyakiti dan mengambil hak kucing untuk berkembang biak.. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mengetahui praktik upah jasa sterilisasi kucing 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan, yaitu praktik sterilisasi di klinik GRANDIA Pet Care sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dalam segi medis. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalam dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianastesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit..Sedangkan dalam aspek upah (ujrah) jasa sterilisasi di klinik hewan GRANDIA Pet Care juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah secara umum, yaitu a) Aqid (orang yang berakad), b) sighat (ijab dan qabul), c) ujrah, d) manfaat. Dalam transaksi ini juga pihak yang berakad haruslah seseorang yang baligh dan berakal, adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad, dan upah yang diberikan jelas dan sesuai dengan syara’. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau diperbolehkan.Kata Kunci: Upah, sterilisasi, Kucing ]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) ]]>
<![CDATA[Herlina Kurniati]]>;
<![CDATA[Reva Mellenia]]>;
<![CDATA[Evy Septiana]]>
<![CDATA[ JURNAL ASAS Vol 14, No 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/asas.v14i01.13145
<![CDATA[Grant could divert to person other through transition right through the grant. Practice transition soil grant to party other this start from practice grant at the beginning where a second split party has die world so that soil grant the fall down to expert inheritance from receiver grant. From party expert inheritance no need soil the so that soil the diverted to others. On moment transition soil grant, deed grant in beginning no found however transition soil grant the permanent conducted, the para party intends to look after deed grant the after did practice transition the more formerly. The Formula's problem in this study is how to practice transition soil grants to party other and review Islamic law and positive law that occurred in Gunung Terang Village. This study is a qualitative and character descriptive normative study carried out on practice transition soil grant to party others that occurred in Gunung Terang Village. The result of the study is the existence of transition grant soil where soil obtained from results gift grant from others then diverted return to others through grant also. The practice of transition soil grant to party other this conducted by oral witnessed by a party related like family and para witness with To do hand over accept grant soil. In a review of Islamic law, practice transition soil grants to party other this already in accordance by Islam because already fulfill get along and condition grant. Meanwhile, positive law is not yet in accordance and not allowed because no existence proof authentic or deed grant moment did practice transition soil grant them. Keywords: Grant, Switch, another party, soil]]>
