Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Jurnal Transformative
Dwiranda, Iqbal Fajar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS Anggoro, Syahriza Alkohir; Dwiranda, Iqbal Fajar
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8734

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.
Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik Dwiranda, Iqbal Fajar; Alkohir Anggoro, Syahriza
Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.5

Abstract

Sejak pertama kali diperkenalkan secara luas pada 2015, momentum pilkada serentak di Indonesia kerap diwarnai oleh keikutsertaan kandidat problematik berlatarbelakang kasus korupsi. Masalah semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga dalam banyak hal fenomena keterpilihan ulang (re-elected) kandidat problematik jelas mencerminkan kemerosotan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam artikel ini kami menjelaskan faktor penting mengapa kandidat problematik tetap memperoleh kesempatan maju dalam pilkada yang, pada gilirannya, membelenggu keinginan publik untuk memperoleh kepemimpinan politik lokal yang berintegritas, berkompetensi dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kandidasi partai politik, artikel ini menyoroti kasus kemunculan kandidat problematik pada pengalaman pilkada serentak 2015–2018 dimana sebagian diantaranya bahkan berhasil memperoleh kemenangan. Artikel ini dibuka dengan membahas celah hukum dalam undang-undang Pilkada yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Partai politik memanfaatkan absennya ketentuan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana dalam undang-undang Pilkada sebagai celah hukum untuk meningkatkan peluang kandidat problematik ketika melangkah maju sebagai calon kepala daerah. Kondisi tersebut didukung dengan faktor relasi kuasa kandidasi oleh partai politik yang masih dijalankan secara pragmatis. Peran partai dalam menyediakan legitimasi pencalonan lebih banyak disandarkan pada pertimbangan yang elitis dan transaksional yang, pada akhirnya, berkontribusi menghasilkan kandidat problematik sebagai bursa calon dalam pemilihan.
Co-Authors Alkohir Anggoro, Syahriza Anggoro, Syahriza Alkohir