Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia Karjaya, Lalu Puttrawandi; Satris, Rezki; Suspiati, Suspiati
Jurnal Hubungan Internasional Vol 8, No 2 (2019): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.82157

Abstract

As a political actor, non-governmental organizations have an essential role in the environmental sector. This paper aims to discuss the role of Greenpeace in driving HSBC’s non-deforestation policy in Indonesia. To address deforestation in Indonesia, Greenpeace is pressing HSBC to stop funding and implement a “zero deforestation” policy. In conducting the analysis, the researcher utilized the concept of NGOs and green theory. The concept of NGOs was used to classify Greenpeace as an organization and analyze the role of the organization in the process of making HSBC’s non-deforestation policy. While the green theory was used to see the urgency of the problems of deforestation and the values championed by Greenpeace.
Implementasi Konsep Halal Tourism Dan Konvensional Thailand Dalam Meningkatkan Foreign Direct Investment di Nusa Tenggara Barat Karjaya, Lalu Puttrawandi
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol 2 No 1 (2020): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.601 KB) | DOI: 10.29303/ijpss.v2i1.37

Abstract

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sejak 2015 lalu telah menunjuk tiga provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mana NTB dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia. Terdapat tiga alasan provinsi NTB dianggap memiliki porensi besar dalam pengembangan wisata halal. Pertama, panorama destinasi pariwisata NTB tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Kedua, mayoritas masyarakat NTB adalah beragama muslim. Ketiga, terdapat kultur dan tradisi keagamaan yang unik yang dimiliki oleh NTB. Namun keadaan pariwisata yang cenderung bersifat konvensional sejak dahulu, tidak dapat dengan mudah dihilangkan atau dirubah begitu saja. Oleh karena itu, pariwisata NTB disarankan untuk mengadopsi konsep Halal Tourism dan pariwisata konvensional seperti yang diterapkan di Thailand. Negara Thailand yang bukan temasuk negara muslim, justru menjadi negara dengan destinasi masyarakat muslim terbesar kedua. Sehingga dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa alasan yang melatarbelakangi konsep pariwisata di Thailand juga cocok diterapkan di NTB, khususnya pulau Lombok.