Zain, Irma Istihara
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEDIATION OF CAR FINANCING OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN MATARAM CITY irma istihara zain
Hukum Islam Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v20i1.8406

Abstract

Abstract: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has a role in protecting the rights of consumers when it appears, by completing the resolution of car financing through arbitration, conciliation and mediation. The objective of this research is to emphasize the mediation in car financing in Mataram, explained the causes of disputes arising in BPSK, explaining mediation in car financing in BPSK’s Mataram in perspective of Islamic law. This research conducted Qualitative research methods with a case approach. Settlement of the mediation in the financing of the car based on positive compensation in BPSK through requesting, meeting and termination of the Bank in the context of Islamic law prioritizing the rules of the car, based on the principles of compensation in BPS.Keywords: Mediation, Financing, Islam.
MEDIASI DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MATARAM Irma Istihara Zain
Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v21i2.6521

Abstract

Abstract: The development of payment system that is easier accessed by consumer makes the consumer feels that that they has been given the ease of meeting their needs such as vehicle or in this case car. It is uncommon for the consumer to think about the impact that will occur in the future when their rights are not fulfilled as consumer. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the role of protecting the rights of consumer and businessmen through arbitrage, conciliation, and mediation. However, most of the dispute was strived to be resolved through mediation. BPSK can verify the default clauses specified by businessmen. The complaint related to the lost he experienced can be prepared in writing or verbally through BPSK. This study aimed to give education and illustration about the mediation of car financing in BPSK of Mataram City, to explain the causative factors of dispute in BPSK, and to explain mediation of car financing in BPSK of Mataram City according to Islamic Law Perspective. This study used qualitative method through case approach. Case approach is an approach that raising issues by observing some similar cases. At the end of the study, the stages of mediation dispute resolution for car financing based on positive law concept and Islamic law concept can be found since both concepts are prioritizing justice.  However, BPSK adopted three stages called request, trial, and resolution while in Islamic law concept prioritized pillars and condition. Besides that, the causative factor of car financing dispute in BPSK is contract violation. Keywords: Mediation, Car Financing, Consumer Dispute Settlement Agency, Islamic LawAbstrak:  Berkembangnya sistem pembiayaan yang sangat mudah di jangkau oleh konsumen, membuat konsumen merasa diberi keringanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan seperti kendaraan bermotor yang dalam hal ini mobil. Sehingga tidak jarang konsumen memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari ketika tidak terpenuhinya hak yangseharusnya didapatkan sebagai konsumen. Sehingga BPSK memiliki peranan dalam melindungi hak-hak konsumen ketika dirugikan yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, melalui arbitrase, konsiliasi maupun mediasi, namun diupayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. BPSK dapat memeriksa klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan melalui BPSK terkait kerugian yang dialaminya. Penelitian ini berujuan untuk memberi edukasi dan gambaran terkait mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram. Menjelaskan  faktor penyebab timbulnya sengketa di BPSK. Dan menjelaskan mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, pendekatan yang digunakan dengan mengangkat isu-isu yang muncul dengan mengaati beberapa kasus oleh karena dengan metode tersebut dinamakan dengan pendekatan kasus atau dengan kata lain case approach. Sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa mediasi dalam pembiayaan mobil berdasarkan konsep hukum positif dan konsep hukum Islam dapat ditemukan melalui penelitian ini. Konsep tersebut sama-sama mengutamakan keadilan, namun di BPSK mengadopsi 3 tahapan, yaitu permohonan, persidangan dan putusan sedangkan dalam konsep hukum Islam mengutamakan rukun, syarat serta prinsip-prinsip dalam mediasi. Selain itu faktor dari timbulnya sengketa pembiayaan mobil di BPSK yaitu adanya cidera janji atau wanprestasi. Kata Kunci: Mediasi, Pembiayaan Mobil, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Islam
Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019) Irma Istihara Zain
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3206

Abstract

-
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Haerani Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Snegketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penelitian ini merupakan penelitian normati yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).