Pamungkas, Nabil Lintang
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYERAHAN AGENDA POLITIK PEMERINTAH: PENGELOLAAN KEBIJAKAN SMART KAMPUNG BERBASIS SOCIETY KABUPATEN BANYUWANGI Pamungkas, Nabil Lintang
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1575.612 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3

Abstract

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.
RELASI POLITIK DAN ISU AGAMA: DINAMIKA POLITIK PKS DAN AKSI BELA ISLAM PADA PEMILU SERENTAK 2019 Pamungkas, Nabil Lintang; Widiyantoro, Agung; Wicaksono, Moddie Alvianto
JURNAL SOSIAL POLITIK Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.093 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v6i1.11155

Abstract

This paper believes the tendency to use religious issues as a political instrument in the momentum of elections in Indonesia. Some research said the issue of religion is a supporting factor for polarization in society and influences the subjectivity of voters in determining the representation of their aspirations. The author is interested in the consistency of the Prosperous Justice Party (PKS) political support for the Aksi Bela Islam (Islamic Defending Action) which emerged as a movement that raised the issue of blasphemy and the criminalization of Ulama. This study aims to analyzing the potential of PKS using religious issues as political instruments to obtain and strengthen support in elections. This research uses a library method in which there are several literatures and scientific sources that are relevant to the focus of the case. Political relations formed through religious issues between PKS and Aksi Bela Islam from 2016 to the 2019 Election were so dynamic. The results of the study interpret the PKS's political attitude against Aksi Bela Islam as (1) political support that reflects the practice of Indonesian democracy, (2) PKS calls on Muslims to actively participate in every agenda of the Aksi Bela Islam, by obeying and following the fatwas of Islamic leaders who delivered in the forum, and (3) PKS calls for not choosing leaders who have criminalized Ulama. Thus, studies show that PKS has an electoral interest behind political relations with Aksi Bela Islam by utilizing religious issues.