Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Musri, Basri
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
APLIKASI E-FAKTUR DALAM ATURAN PEMUSATAN PPN Dwiyanti, Dwiyanti; Musri, Basri
JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol 7, No 2 (2019): JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jpak.v7i2.17080

Abstract

AbstractE-faktur still has many loopholes in VAT rules, one of which is the VAT centralization. This study aims to examine differences of how e-faktur applied before and after VAT centralization, the causes why it cannot accommodate the rules and motivate tax payers to delay tax payment. Qualitative method is used in this study to deeper analyze into phenomenon of e-faktur to VAT centralization where occur in PT X. The results show that the differences of VAT application before and after centralization lie in the number of user administration and authority to issue tax invoice. Identifying tax id number is the problem that causes tax payers cannot make a correction tax report of data before centralization. The factor that motivates tax payers to delay tax payment trigger with conflict of interest among tax offices in order to reap tax revenue target.Keywords. E-faktur, tax invoice, VAT centralization AbstrakE-faktur masih memiliki banyak celah dalam aturan PPN, salah satunya adalah dalam aturan pemusatan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan, penyebab kenapa e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan tersebut dan motivasi dari PKP menunda pembayaran pajak. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis lebih dalam fenomena dari e-faktur terhadap pemusatan PPN yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan terletak pada jumlah admin e-faktur dan kewenangan pembuatan faktur pajak. Identifikasi NPWP merupakan masalah yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat SPT pembetulan atas data sebelum pemusatan. Konflik kepentingan antar KPP untuk mendapatkan penerimaan pajak, memotivasi PKP untuk menunda pembayaran pajak.Kata kunci. E-faktur, faktur pajak, pemusatan PPN 
ALTERNATIF DESAIN PENGAWASAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASARKAN HARTA BERSIH wicaksono, ronny; Musri, Basri
JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol 7, No 2 (2019): JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jpak.v7i2.17129

Abstract

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan harta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar 10.7% (DJP, 2018). Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh Account Representative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta tersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanya dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.
Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa Rizal Firmansyah, Mochammad; Musri, Basri
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Agustus 2019 [DOAJ & SINTA Indexed]
Publisher : Program Studi Akuntansi FPEB UPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17239

Abstract

Abstract. In accordance with Law No.6/2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both fr om external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village.Keywords. Village Law; Leadership; Human Resources; Village Financial System. Abstrak. Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupun internal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa. Pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harus ditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa. Kata kunci. Kepemimpinan; Sistem Keuangan Desa; Sumber Daya Manusia; UU Desa.
Co-Authors Dwiyanti Dwiyanti, Dwiyanti Rizal Firmansyah, Mochammad Ronny Wicaksono