Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FENOMENA KEBIJAKAN KORPORASI DALAM PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA PT. XYZ) Lilis Lasmini; Wirawan B. Ilyas; Yudhi Herliansyah
Jurnal Buana Akuntansi Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Buana Akuntansi
Publisher : Program Studi Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.336 KB) | DOI: 10.36805/akuntansi.v4i1.636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan korporasi di PT XYZ dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 dan apakah perencanaan pajak yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perpajakan serta secara optimal dapat menurunkan beban pajak. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data ialah pendekatan komplementer yang disebut dengan triangulation. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap PT XYZ dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Analisis data yang pergunakan ialah analisis taksonomi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa PT XYZ belum secara optimal dalam melakukan perencanaan pajak terutama pada saat penggunaan metode pemungutan pajak PPh pasal 21. Kata kunci: Perencanaa Pajak, Taxability dan Deductibility, Metode Gross Up, Metode Net.
PROBLEM HUKUM PENUNTASAN KASUS PAJAK SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 2239 TAHUN 2012 Wirawan B. Ilyas
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5554.279 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.426-437

Abstract

Abstract This research focused on the study of law to the decisions of the Supreme Court to the taxpayer  who allegedly improper tax payments and subject to criminal sanctions. In addition, the study examines how the tax laws look at the issue of the taxation philosophy from the outset was not intended criminalize tax payer but rather on how to make money for the benefit of the state for the welfare of the whole society. Philosophically, it appears that the purpose of the tax law  emphasis more on the goals of justice and expediency, than on  providing penalties for perpetrators suffer and destination deterrent for others not to do the same. Differences in perceptions of tax payer and the government became an important study in seeing the tax position which has been mapped in the context of administrative law. Key words : Administrative law, Differences in Perceptions, Taxation Philosophy   Abstrak Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum atas Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pembayaran pajak tidak benar dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu juga penelitian mengkaji bagaimana melihat persoalan hukum pajak dari sisi filosofi pemungutan pajak yang sedari awal tidak dimaksudkan memidana WP tetapi lebih kepada bagaimana mencari uang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari filosofi itu, terlihat bahwa tujuan hukum pajak lebih menekankan pada tujuan keadilan dan kemanfaatan, bukan pada tujuan memberikan derita hukuman bagi pelaku maupun tujuan efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Perbedaan persepsi WP dan pemerintah menjadi kajian penting dalam melihat posisi pajak yang telah dipetakan dalam konteks hukum administrasi.Kata kunci : Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak