Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Wanto, Alfi Haris
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.529 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v2n1.p39-43

Abstract

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).
Stakeholder Analysis in Tourism Development Bintan Regency During the Pandemic COVID-19 Mahadiansar, Mahadiansar; Wijaya, Andy Fefta; Wanto, Alfi Haris
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 3 (2021): October 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i3.11758

Abstract

In improving the welfare of the people in border areas, the development of the tourism sector has an impact on long-term economic growth which has been the largest regional income source in Bintan Regency. The importance of interaction and stakeholder actors involved in tourism activities during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the condition of stakeholder actors in tourism management in Bintan Regency. The research method used a qualitative approach with stakeholder analysis using NVivo 12 with data collection techniques in the form of interviews with stakeholders and using existing secondary data which was carried out in-depth analysis. The results showed that 3 components (who, when, and how) showed a significant correlation between stakeholders in tourism development in Bintan Regency, namely the local government which regulates the executive management as a facilitator. Then the involvement of community groups as active participation to support the development of travel bubble-based tourism in the border region of the country, then the involvement of the private sector who maintain and regulate health protocols in the spread of COVID-19. Furthermore, the alternative is to improve stakeholder relations in the future to make efforts to approach harmonious communication between stakeholders in the tourism sector in Bintan Regency.
Public Transport in Developing Countries Adinata, Rendra; Wike, Wike; Wanto, Alfi Haris
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2021.006.02.7

Abstract

The changes and challenges in public transport in developing countries are need to be address with the right policy, yet to make the right policy, we need to identify the main problem and characteristics of public transport in developing countries itself. This article explain the characteristics of public transportation in developing countries using literature review. In general, it is based on its organization, multimodal transport planning and finance, fare control, fare exemptions and social obligations, vehicle specifications, competition and regulation and finally ownership and investment.