<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Palangka Raya memang sudah di klasifikasikan sebagai bencana alam musiman oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kerena selalu terjadi setiap tahunnya, dengan hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya terhadap penanganannya agar dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ditimbulkan bisa berkurang. Dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan maka Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya diberikan wewenang untuk memecahkan permasalahan ini bersama-sama dengan pihak lain yang juga ikut serta dalam penanganan permasalahan ini. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentu akan menghadapi suatu kendala dalam pelaksanaannya, namun jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka wajib memperhatikan beberapa unsur yaitu seperti Komunikasi, Sumber Daya ( sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan ), Disposisi, dan Struktur Organisasi. Dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat selama ini oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya memang sudah cukup banyak, namun salah satu kendala yang telah dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama ini yaitu dari faktor anggaran setiap tahunnya yang masih kurang serta partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pelaksananaan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah. Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya mempertikan keseimbangan kebijakan-kebijakan dengan faktor penunjangnya yaitu anggaran yang tersedia untuk penanganan permasalahan ini serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam proses pelaksanaan semua kebijakan yang telah ada.]]>
