<![CDATA[Abstrak: Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program penyelenggaraan kebijakan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penetapan informan sebagai sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar masih belum optimal dilaksanakan, disebabkan belum efektifnya keterlaksanaan strategi perencanaan, sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan, dan standar pelayanan minimal. Abstract: In general, this study aims to evaluate the implementation of quality education policy implementation programs and are accessed at the level of elementary education in Central Kalimantan Province. This research is an evaluative descriptive study. Data collection is done by techniques: in-depth interviews, participant observation, and study documentation. Determination of the informant as a source of data is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses a degree of credibility, transferability, and confirmability. The results showed that in general the program of providing quality education and being accessed at the level of elementary education was still not optimally implemented, due to the ineffectiveness of planning strategies, quality assurance systems, national education standards, and minimum service standards. References: Ali, M. (2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing. Bandung: INTIMA. Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Article 33 Indonesia. (2019). Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Berkualitas di Indonesia. Diterima dari https://media.neliti.com/media/publications/774-ID-pendanaan- pendidikan-dasar-gratis-berkualitas-di-indonesia.pdf. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Bafadal, I. (2003). Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Craw, J. (2014). Statistic of the Month: Education Performance, Equity and Efficiency, Center on International Education Benchmarking. Diterima dari http://www.ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month- education-performance-equity- and-efficiency/. Dikdas Bantul. (2014). Evaluasi SPM Dikdas Bantul. Yogyakarta: Dikdas Kabupaten Bantul. Hamalik, O. (2006) Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hasibuan, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara: Pokok-Pokok Pikirandan Kajian Aktual Dewan Riset Daerah Sumatera Utara. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Ikrom, A., Taufik, A., Hendri, A. F., Prayitno, H., Darmawan, R., Sudarno, R., & Rohani, S. (2015). Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2016). Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press. Mulyasana, D. (2011). Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, P. J. (2012). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar pada Daerah Terpencil Kabupaten Gunung Mas. Jurnal Manajemen Pendidikan, 23(6), 513-531. Nuryani, K. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Diterima dari: https://eprints.uny.ac.id/16070/. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Indonesian Journal of Education Management and Adninistration Review, 3(1), 13-24. doi: http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945. Satori, D. (2010). Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: UPI. Sonhadji, A. (2007, 14 September). Optimalisasi dalam Rangka Penjaminan Mutu Program Studi S1 PGSD. Makalah disajikan pada Workshop Optimalisasi Tata Pamong S-1 PGSD Universitas PGRI Adibuana. Surabaya. Sumintono, B. (2013). Sekolah Unggulan: Pendekatan Pengembangan Kapasitas Sekolah. JMP IKIP PGRI Semarang, 2(1). doi: https://doi.org/10.26877/jmp.v2i1.401. Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Tilaar, H. A. R. (2008). Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wijanarti, N. (2016). Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Prinsip Good Governance di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 207-218. World Bank (2013). Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia. Ringkasan. Report No. 73359-ID. Diakses tanggal 20 Maret 2019, dari: http://documents1.worldbank.org/curated/en/130951468042888437/pdf/733590BAHA SA0S0Box0377373B00PUBLIC0.pdf.]]>
