Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah Novitarani, Anisah; Setyowati, Ro’fah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (929.86 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v12i2.1759

Abstract

The presence of fintech in the form of crowdfunding with sharia principles can increase financing in Islamic banking. The concept of Islamic crowdfunding must basically be guided by the Qur'an and the Sunnah. This is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 117 / DSN-MUI / II / 2018. Referring to the Fatwa of the DSN-MUI, sharia crowdfunding in its implementation must be in accordance with Islamic law. The suitability of Islamic law with the concept of sharia crowdfunding can be seen from the perspective of shariah compliance, which must be free from gambling (maysīr), usury (ribā), fraud (gharar) and wrongdoers (ẓālim). Sharia crowdfunding can have at least two types of contracts in the transaction, musyārakah and qarḍ. The two contracts must fulfill their respective terms and conditions so that the contract implemented can be considered valid. Problems that are often faced in implementing crowdfunding are in terms of legality and security. The problem of the law regarding the practice of sharia crowdfunding needs to be monitored by the National Sharia Board in order to conform to sharia so that people do not hesitate to invest through the sharia crowdfunding platform.
Optimizing The Performance of The Sharia Supervisory Council in Sharia Financial InstitutionsONS Fitriana Naridha, Alifah Nur; Setyowati, Ro’fah
Journal of Private and Commercial Law Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v4i2.26663

Abstract

The sharia supervisory board has a fundamental contribution to the compliance of sharia bank compliance. In the progress of Islamic Financial Institutions, there are still often violations committed by individual Islamic bank managers themselves. As happened in the case of the Bogor branch of the Syariah Bank Mandiri (BSM) in 2013 caught the case of a fictitious credit of Rp102 billion, which was carried out by unscrupulous BSM. The supervisory function's scope, mechanism, and the work of the Sharia Supervisory Board issues need to be discussed. By using a qualitative normative approach. This study produced an understanding that the Sharia supervisory board must ensure that Islamic banks are in line with sharia principles as reflected in the fatwa, rules, and guidelines issued by the sharia supervisory board. For the achievement of Sharia Financial Institutions that are by existing Islamic regulations, special attention needs to be paid by the Sharia Supervisory Board and the government.
Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wansprestasi oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah Astari, Redita; Setyowati, Ro’fah; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39000

Abstract

KAJIAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM PT GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA Hernanda, Febrian; Njatrijani, Rinitami; Setyowati, Ro’fah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.696 KB)

Abstract

Akuisisi memiliki tujuan untuk memperkuat bisnis dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan akuisisi, selain harus memenuhi prosedur dalam UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha juga harus memenuhi prosedur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal berlaku efektif secara yuridis apabila hasil akuisisi telah melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan yang diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur akuisisi saham PT Global Loket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU dan analisa yuridis penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena terlambat dalam melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 347 hari. Dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi sanksi berupa denda. Sanksi yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang dan tujuan hukum dalam penegakkan hukum persaingan usaha.