Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KESESUAIAN PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN EVIDENCE BASED GUIDELINE JNC 8 DI PUSKESMAS BANGUNTAPAN II PERIODE AGUSTUS – OKTOBER TAHUN 2017 Octariana Sofyan; Tiara Ramadhani
Jurnal Kefarmasian Akfarindo Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37089/jofar.v0i0.51

Abstract

Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 63,8%, khususnya kota DIY masuk urutan pertama dari sepuluh besar penyakit di Puskesmas dengan angka kesakitan sebesar 114.449 pasien pengidap hipertensi esensial. Salah satu Puskesmas di Kota Yogyakarta yaitu Puskesmas Banguntapan II pada tahun 2017 prevalensi hipertensi menjadi peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit dengan jumlah kasus sebanyak 1159 yang di dominasi oleh pralansia pada bulan Agustus-Oktober tahun 2017. Seiring dengan peningkatan kasus hipertensi maka penanganan hipertensi harus ditangani dengan tepat dan sesuai dengan pedoman pengobatan yang merupakan salah satu elemen penting dalam tercapainya kualitas kesehatan serta perawatan medis bagi pasien sesuai standar yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian peresepan obat antihipertensi dengan evidence based guideline JNC 8 di Puskesmas Banguntapan II periode Agustus – Oktober tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebanyak 60 rekam medik yang meliputi resep data obat-obat antihipertensi yang diberikan dan diagnosa pasien hipertensi pralansia pada bulan Agustus – Oktober 2017. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (non probability sampling) yaitu pengambilan sampel dengan kriteria inklusi meliputi pasien yang terdiagnosa hipertensi tanpa penyakit penyerta dan pasien yang mendapatkan pengobatan pertama. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif mengenai kesesuaian jenis item obat yang diberikan dengan evidence based guideline JNC 8. Analisis terhadap 60 resep dan rekam medis pasien hipertensi pralansia didapatkan bahwa terdapat terapi tunggal sebanyak 86,6% (amlodipine 55,7%, captopril 44,3%) dan terapi kombinasi sebesar 13,4% (amlodipin dan captopril 87,5%, captopril dan nifedipin 12,5%.). Kesesuaian jenis obat antihipertensi yang diberikan dengan evidence based guideline JNC 8 pada pasien hipertensi pralansia yaitu sebesar 86,7%.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSERVATISME (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2014) Barkah Susanto; Tiara Ramadhani
Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 23 No 2 (2016): Vol. 23 No. 2 EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.314 KB)

Abstract

This study is aimed at examining the effects of leverage, company size, capital intensity, liquidity, and growth opportunities toward conservatism in the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). This study sample consisted of 22 manufacturing companies in BEI taken through the use of purposive sampling method. The analytical tool implemented was SPSS. The findings provide evidences that company size and capital intensity have positive influence on conservatism. Meanwhile the leverage, liquidity and growth opportunities have no positive effects on conservatism. Keywords: Conservatism, leverage, company size, capital intensity, liquidity, growth opportunities
Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom Michael Jeffri Sinabutar; Tiara Ramadhani; Waldimer Pasaribu
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2671

Abstract

One of the basic rights of every citizen is to obtain educational services, as stated in the preamble to the 1945 Constitution. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System article 12 paragraph 1 letter a mandates that every student in the education unit receives religious education according to the religion prescribed by him, adhered to and taught by religious educators within the same religion. After the decision of the Constitutional Court of MK Number 97/PUU-XIV/2016 and the Regulation of the Minister of Education and Culture 27 of 2016 became a new spirit and opportunities for believers in Indonesia. The Constitutional Court's decision did not eliminate the problems experienced by believers in relation to access to education. The guarantee of religious and moral education services for children of spiritual beliefs in accordance with their own beliefs based on article 8 paragraph 4 about the Covenant on Social and Political Rights becomes substantial in accessing religious education services. This study seeks to figure out the dynamics of the implementation of religious education services and practices experienced by children of spiritual beliefs and community strategies in gaining access to educational services.
Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Darwance Darwance; Rafiqa sari; Tiara Ramadhani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3504

Abstract

Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.