<![CDATA[Public servant earn a steady income based on the salary and allowances. Public servant’s income will become the subject of Income Tax Article 21, which is cut by the paymaster or treasurer. The system is known by the name of witholding tax system. The purpose of this study is to analyze and evaluate the suitability of the calculation and remittance Income Tax Article 21 carries out by Pomdam V/Brawijaya Surabaya with the Tax Act number 36 of 2008. This study uses a qualitative approach with descriptive research. The result, there’s miscalculation in terms of cost position, as a result the tax paid and reported to be larger than it should. Keywords: income tax, public servant, witholding ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama witholding tax system.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.  Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PNS, Witholding]]>
