Angga Adi Utama, I Gede
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Angga Adi Utama, I Gede
Ganesha Civic Education Journal Vol 1 No 1 (2019): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa keberadaan asas pacta sunt servanda tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Dengan demikian keberadaan asas pacta sunt servandatersebut masuk kedalam sistem hukum. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan asas pacta sunt servanda adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas pacta sunt servanda dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena den-gan berpegang pada asas pacta sunt servanda, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji un-tuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjan-jikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya.
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Angga Adi Utama, I Gede; Gede Sudika Mangku, Dewa; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya (2) mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami oleh International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingnya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdition dan, Territorial Juridiction. Selain itu, ICC juga mengembangkan Humanitarian Action dan Human security sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh International Criminal Court (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkannya campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.