Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JUSTISI: Journal of Law

Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Latif, Inas Sofia; Pangestu, Ilham Aji
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1612

Abstract

Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga ba ntuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya.
Critical Study of Business Competition Supervisory Commission’s Authority in Handling Business Competition Violations Latif, Inas Sofia; Pangestu, Ilham Aji; Fadhlillah, Muhammad Rizqi
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2436

Abstract

The purpose of this study is to criticize the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in overcoming and resolving business competition violations. The authority in question is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. According to the provisions of laws and regulations, KPPU acts as an independent state auxilary organ. At the practical level, KPPU exercises the authority to investigate, prosecute, and decide. Normative legal research is used by researchers to answer related problems through a legal approach and a comparative approach with literature study methods. The results showed that the implementation of KPPU's authority in handling business competition violations can be said to be still not optimal. Researchers suggest that the ideal authority policy in handling business competition violations can refer to several countries that have similar business competition law enforcement agencies by making adjustments to business competition conditions in Indonesia.