Garuda - Garba Rujukan Digital

TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI- TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016 Nala Nourma Nastiti; Yuswari Octonain Djemat; Indah Dwiprigitaningtias
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 02 (2017): Jurnal Dinamika Global
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.453 KB)

The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation. This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close georgraphical reasons between the two countries, Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism. This is enhanced by continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to combat terrorism will be the maximum amid the challenges and obstacles encountered until 2016.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Siti Rahma Irma Nova Lina; Sherly M. Imam Slamet; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.

SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN Andika Sandi Irawan; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Dewasa ini marak terjadi kekerasan tehadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan adalah kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Khalayak umumnya kurang menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap hewan, seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, terus mengikat hewan, dan membiarkan hewan peliharaan menjadi agresif itu akan menimbulkan sebuah penyakit bagi hewan tersebut. Hal ini disebut dengan kekerasan pada hewan secara aktif. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis. Adapun dalam Penulisan ini menggunakan metode Penulisan deskriptif analisis yaitu Penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Topeng monyet melanggar hak-hak binatang, topeng monyet banyak ditentang karena berisiko menularkan zoonosis (penyakit yang menular dari monyet ke manusia). Beberapa penyakit yang pernah ditemukan pada topeng monyet bisa menjadi penyakit berbahaya pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa topeng monyet yang digunakan untuk atraksi itu monyet tersebut tidak pernah di periksa kesehatannya walaupun monyet terlihat lincah dan sehat, tetap saja jika monyet tersebut terus di pekerjakan tanpa henti dan tanpa memperhatikan kesehatannya maka akan terjangkit virus

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Fungsionalisasi hukum pidana dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup khususnya ataupun kesehatan pada umum. Saat ini, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa yang akan mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan agenda yang ada, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang ini diharapkan bias berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Tetapi pada implementasinya Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan

KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MENANGANI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 Salma Nurul Ranisya; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang diambil presiden dalam menangani Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, ada satu pasal yang dinilai sangat merugikan dan banyak diperbincangkan, serta upaya pemerintah dalam menghadapi perekonomian Indonesia yang sedang dilanda virus Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan penulis yaitu Normative Qualitative merupakan deskripsi penelitian dengan studi dokumen dengan menjelaskan data yang ada dalam bentuk kata atau pernyataan.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI GUGATAN NAFKAH YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN Arini Mutiara Agi; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Hukum keluarga melahirkan konsekuensi berupa terciptanya hak dan kewaijban yang saling timbal balikdalam keluarga. Diantara hak dan kewajiban itu, adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga. Dalam situasi ini, maka harus ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu mulai sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu, oleh agama secara umum disebut sebagai nafkah.

PENANGANAN PADA LIMBAH INFEKSIUS (SAMPAH MEDIS) AKIBAT COVID 19 UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Haris Djoko Saputro; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Limbah adalah sisa atau produk dari suatu proses usaha atau kegiatan yang terbuang dan tidak terpakai yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Menurut PP No 12 tahun 1995, limbah atau sampah adalah bahan sisa suatu kegiatan dan atau proses produksi, dari segi bentuknya limbah dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah infeksius domestik dalam masa pandemi COVID-19, dapat berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan benar. Minimnya infomasi mengenai penanganan limbah infeksius skala rumah tangga bagi masyarakat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penanganan limbah infeksius iniAdapun pembagian limbah padat secara umum dapat dikategorikan menjadi limbah padat infeksius dan limbah padat non infeksius. Dasar hukum yang digunakan dari fakta hukum yang sudah penulis paparkan diatas adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya maka akan dibahas lebih rinci tentang pasal-pasal yang mengatur fakta hukum diatas. Dalam bagian kedua (tujuan) Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “ Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan : melindungi wilayah Negara Kesatuan Replublik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelastarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global

GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisinasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunanyang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatifsehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakanupaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalamkonstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan poladan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khususmelainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakannegara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalamgreen constitution, green legislation serta green budgeting.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search