<![CDATA[Salah satu “unsur atau elemen utama suatu aktivitas penanggulangan bencana khususnya kegiatan pada massa tanggap darurat bencana dapat berjalan dengan efektif dan baik dapat dilihat dari pelaksanaan sistem manajemen logistik bencananya. Penanganan bencana dalam hal distribusi logistik selalu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini tampak pada kasus bencana banjir di Kota Kendari pada Bulan Mei tahun 2017 lalu yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan distribusi bantuan logistik bencana, seperti sering terjadinya kelebihan stok barang untuk kebutuhan yang tidak mendesak, kurang meratanya distribusi bantuan kepada korban bencana dan lambannya pendistribusian bantuan kepada korban terdampak bencana.”Bantuan Logistik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan logistik tersebut harus tepat waktu, sasaran, lokasi, jumlah, kualitas dan sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur yang dapat diproses dengan cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin pelayanan publik agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan karena lemahnya penatakelolaan pendistribusian bantuan pada saat keadaan darurat bencana. Pentingnya manajemen atau tata kelola pendistribusian bantuan pada saat keadaan darurat bencana, menuntut adanya harmonisasi dan koordinasi dari berbagai aktor yang ikut terlibat dalam pendistribusian bantuan bencana. Selain adanya harmonisasi dan koordinasi dari berbagai aktor tersebut, pendistribusian bantuan juga harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan pendistribusian bantuan logistik korban bencana alam di Kota Kendari pada saat tanggap darurat.Hasil penelitian menunjukkanbahwa pengelolaan bantuan bencana banjir pada saat tanggap darurat di Kota Kendari sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana operasi. Pengorganisasian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PPserta TNI/POLRI. Pada proses pelaksanaannya, ada koordinasi secara rutin yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemda Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PP serta TNI/POLRI. Proses evaluasi oleh Pemda Kota Kendari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan rutin.]]>
