Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni SUPREMASI Jurnal Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology
Aprilia, Indah Siti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Aprilia, Indah Siti; Zunggaval, Leander Elian
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Abstract

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.
Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China) Aprilia, Indah Siti
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.128

Abstract

Pemerintah bertujuan menciptakan kondisi usaha yang kondusif dengan Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Salah satu isi UU CK adalah mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menghadirkan suatu trobosan yaitu Perseroan Perorangan bagi UMKM yang dinilai sebagai bentuk trobosan dalam pembangunan perekonomian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perseroan dalam UUCK dan dalam UUPT dengan dibandingkan dengan negara China.. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia dan di China sama-sama memiliki suatu perseroan dengan satu pemegang saham atau one shareholder. Akan tetapi yang membedakan daripada Indonesia dan China ini adalah dalam mekanisme pendaftaran perseroan tersebut dan aspek tanggung jawab yang diemban oleh satu pemegang saham dalam perseroan tersebut.
TELAAH SOSIOLOGIS PENYEBAB PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI LINGKUNGAN PESISIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Farma Rahayu, Mella Ismelia; Aprilia, Indah Siti
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.2021

Abstract

Cultivation in coastal area usually did for business activity purpose against the villagers without giving concern for the nature & ecosystem impact. Coastal area have high level of potential conflict either marine aspect nor land authorization. Misuse & violation against coastal area indicate by construction frequently founded along shoreline. Restricted ban against shoreline is a prohibition that require villagers to not build a construction long 100 meters from shoreline. The law against shoreline intend to protect the villagers from tsunami and environmental damage thru human behavior. South Lampung District have high potential level of tsunami by reason the location is close to Krakatau Mountain. In advance of Tsunami 2018 which rushed Banten & South Lampung District throw a big disadvantage and had public nor government attention. In fact, there are a lot of construction who violate shoreline regulation. This research using empiric method which elaborate with direct observation. Faced by the low government supervision reveal the low level of villagers legal awareness about obligations and social function of the land as well as urgency of the preservation of environmental functions on the coast.  Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelautan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukan bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Larangan mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai adalah larangan terhadap masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang 100 meter dari garis pantai. Peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tsunami dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan akan bahaya tsunami dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Pada Tsunami 2018 silam, wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Diketahui banyak ditemukan bangunan yang rusak akibat peristiwa Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten. Kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami 2018 silam telah menarik perhatian publik & pemerintah. Fakta menunjukan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan adanya kesadaran hukum yang kurang memadai dari masyarakat wilayah pesisir.
Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato Ramania, Hasya; Lie, Gunardi; Aprilia, Indah Siti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2387

Abstract

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks model bisnis baru seperti Tempo Gelato milik Rudy Christian Festraets. Jurnal ini membahas kompleksitas hukum seputar perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, menggunakan studi kasus Tempo gelato milik Rudy Christian Festraets degan Ema Susmiyarti sebagai titik analisis. Melalui pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus ini, Jurnal ini menjelaskan isu-isu hukum yang kompleks yang dihadapi oleh bisnis dan individu dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka di lanskap digital. Selain itu, Jurnal ini mengeksplorasi implikasi dari tantangan-tantangan ini dan membahas strategi dan solusi hukum potensial untuk mengatasinya secara efektif. Dengan menganalisis kasus-kasus dunia nyata, Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang sifat evolusi hukum kekayaan intelektual di era digital dan berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang peningkatan kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
Co-Authors Djaja, Benny Farma Rahayu, Mella Ismelia Lie, Gunardi Prianto, Yuwono Ramania, Hasya Zunggaval, Leander Elian