<![CDATA[Bureaucratic reform is essentially an attempt to reform and fundamental changes to the system of governance, especially concerning the institutional aspects (organization), management (business processes) and human resources apparatus and so forth. The DKI Jakarta Provincial Government in following up the implementation of Bureaucratic Reform has issued Governor Regulation No. 156 of 2016 concerning the 2015 - 2017. Bureaucracy Reform Road Map. One of the implementation of the bureaucratic reform road map is in the area of Human Resources, namely by the placement of Civil Servants Civil (PNS). This study was conducted to analyze the perceptions of employees related to the placement of employees in the DKI Jakarta Provincial Government whether it is in accordance with the job analysis document and workload analysis, position formation and position competency standards. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, which uses simple questionnaire data collection techniques aimed at employees within the DKI Jakarta Provincial Government. The results of this study can be concluded that the placement of employees within the DKI Jakarta Provincial Government in addition to considering the needs of agencies but also has considered the documents mentioned above. However, in its implementation, the placement of employees still has many gaps, namely as many as 54.2% of respondents stated that in the placement of employees in their institutions there were still gaps. As many as 93.2% of respondents stated that the placement of employees in institutions has an important role in the performance of agencies / organizations. Based on this there are several other factors that need to be considered in the placement of employees within the DKI Jakarta Provincial Government. ABSTRAKReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2017. Salah satu pelaksanaan road map reformasi birokrasi tersebut adalah pada area Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi pegawai terkait dengan penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah telah sesuai dengan dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja, formasi jabatan serta standar kompetensi jabatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengambilan data kuisioner sederhana yang ditujukan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mempertimbangkan kebutuhan instansi namun juga telah mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut diatas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penempatan pegawai masih terdapat banyak kesenjangan, yaitu sebanyak 54,2% responden menyatakan bahwa dalam penempatan pegawai di instansinya masih terdapat kesenjangan. Sebanyak 93,2% responden menyatakan bahwa penempatan pegawai pada instansi memiliki peran penting terhadap kinerja instansi/organisasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.]]>
