<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang peruntukan dana desa dengan pelaksanaanya di kecamatan Tombatu utara Kebupaten Minahasa Tenggara,.Untuk menganalisis kelayakan penata usahaan dana desa apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang bersifat multidimensi serta melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaanya kegiatan pembangunan dapat didekati secara regional, yaitu menetapkan daerah-daerah atau wilayah pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika didekati secara sectoral adalah mengkaji dan menemukan sektor-sektor unggulan yaitu sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, memberi kontribusi terbesar dan menyerap tenaga kerja lokal terbanyak. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di erah kabinet kerja dilakukan secara botton up planning diawali musrembang desa/kelurahan, kemudian musremabang kecamatan, dilanjutkan pada musrembang kabupaten/kota dan selanjutnya dialakukan musrembang provinsi puncaknya adalah musrembang nasiaol menggodok dan menetapkan perencanaan nasional yang aspiratif. Selanjutnya program perncanaan pembangunan nasional pembiayaannya tertuang dalam APBN,APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana pada pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.Adapun salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa adalah dana desa. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sedangakan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisi yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji-uji antara lain uji t dan uji f. hasil uji regresi linear berganda diperoleh koefisien variable penata usahaan (x2) sebesar 0,75 artinya jika penata usahan meningkat 1 % maka dana desa (Y) akan mengalami peningkatan 0,75. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan Dkk (2018) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Bone. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan Dana Desa. ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of government regulations regarding the allocation of village funds with their implementation in Tombatu Utara sub-district, Southeast Minahasa district, to analyze the feasibility of administering village funds whether they are in accordance with government regulations in their management.Basically, development is a process of change that is multidimensional and involves all aspects that affect the welfare of society. In its implementation, development activities can be approached regionally, namely determining areas or areas of economic growth, whereas if approached sectorally, it is to study and find leading sectors, namely those with the highest growth rate, providing the largest contribution and absorbing the most local labor. Planning for Indonesia's economic development in the working cabinet area is carried out in botton-up planning starting with the village / sub-district musrenbang, then the sub-district musrenbang, followed by the district / city musrenbang and then the provincial musrenbang is carried out at the peak of which is the national musrenbang formulating and determining an aspirational national planning. Furthermore, the financing of the national development planning program is contained in the APBN, provincial APBD and district / city APBD. In the management of regional finances, it is regulated in Law No. 32 of 2004 concerning regional government, where in article 56 paragraph 1 it explains that regional finance is that all regional rights and obligations can be valued in money and everything in the form of money and goods that can be used as regional property and related to rights and these obligations.One of the sources of village development financing is village funds. According to the regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 Article 1 Paragraph (6) concerning Village Financial Management, it explains that village financial management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. This type of research is a quantitative descriptive study, while the data used are primary and secondary data. The analytical method used is multiple regression analysis by conducting tests including t test and f test. The result of multiple linear regression test shows that the administrative variable coefficient (x2) is 0.75, meaning that if the manager increases 1%, the village fund (Y) will increase by 0.75. The results of this study support the research conducted by Ridwan et al (2018) entitled analysis of village fund allocation management in Bone sub-district. Keywords: Implementation, Administration, Village Fund Management.]]>
