Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENGARUH JIWA KEPEMIMPINAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL DI SMA YADIKA 1 JAKARTA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Triamorita Tampubolon, Imagrace; Shintauli Sihombing, Margaretha; Permatasari, Audry; Satino
Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2024): APRIL-JULI
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/ampoen.v2i1.1663

Abstract

Pada era digital saat ini, sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menggerakkan perubahan dan pertumbuhan organisasi. Jiwa kepemimpinan menjadi landasan yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana jiwa kepemimpinan dapat meningkatkan sumber daya manusia di era digital. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep jiwa kepemimpinan dan peranannya dalam mengelola sumber daya manusia. Temuan menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan yang kuat memiliki dampak positif pada motivasi, produktivitas, dan kreativitas individu dalam organisasi. Dalam konteks era digital, kepemimpinan adaptif dan inovatif menjadi krusial dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Selain itu, pendekatan baru dalam pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk memenuhi tuntutan era digital. Pelatihan dan pengembangan yang berorientasi pada teknologi dan keterampilan digital menjadi penting untuk meningkatkan daya saing individu dan organisasi. Penerapan teknologi seperti pembelajaran daring dan analitika data dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini, penting bagi pemimpin untuk memimpin dengan contoh dan memberikan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan jiwa kepemimpinan yang kuat dan pendekatan yang inovatif, organisasi dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia mereka untuk meraih kesuksesan di era digital yang terus berkembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Satino; Sulastri; Yuli W, Yuliana
Jurnal Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.26

Abstract

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidanapencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidikanak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai criminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindugan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan diterapkan diversi dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
PERAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Satino; Iswahyuni; Surahmad
Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.57

Abstract

Konsitusi memberikan kedudukan yang sama dan persamaan hak antar warga negara. Bentuk persamaan hak salah satunya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana peran dan fungsi pers dalam penegakkan serta Bagaimana Tanggung Jawab Pers dan Kode Etik Pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini pertama bahwa Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Kedua kebebasan Pers bukan mutlak untuk pers semata, melainkan untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
PERWUJUDAN KEBEBASAN BERSERIKAT BURUH DENGAN PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA SESUAI AMANAH PASAL 28 UUD 1945 Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah; Muhammad Regan Syahrendra; Aqilla Banyu Valentara; Ruben Nicholas Alfredo Tobing; Satino
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4041

Abstract

UUD 1945 pasal 28 memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perkumpulan, perserikata, dan juga mengeluarkan pendapat. Salah satunya kepada buruh, buruh diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat buruh sesuai dengan UU No 21 Tahun 200 yang memberikan jaminan terhadap pembentukan serikat buruh. Serikat buruh berfungsi sebagai wadah untuk membentuk perjanjian dengan pengusaha mengenai upah dan juga jam kerja mereka. Dan memberikan tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan adanya serikat buruh diharapkan buruh dapat lebih Sejahtera dan hak-hak mereka lebih terjamin. Pengusaha dilarang untuk menghalangi pendirian serikat buruh. Serikat buruh dan pengusaha harus berjalan beriringan agar keduanya mampu berjalan kondusif sebagai antisipasi mogok kerja yang dilakukan buruh. Peningkatan keterampilan buruh juga harus ditingkatkan agar buruh memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pengusaha.
PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA Sinjar, M Arafah; Yuli, Yuliana; Satino; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Very idealistic is when we hear the expression "A piece of land should not be left abandoned on this earth." This proposition gives us the spirit to make use of vacant land that still presents an unsightly view due to its eerie and frightening appearance. Overgrown bushes and vegetation, besides being unproductive, are also unattractive. They are far from yielding economic benefits for both the landowner and the surrounding community. They even become obstacles to the passage of shortcut users because they are overgrown and filled with frightening creatures such as snakes or beehives and other wild animals. It might even become a place for vice, crime, or other criminal activities. The scenery described above has become a common sight in this country. It is possible that such neglect has occurred due to an accumulation of land abandonment from the past that remains unresolved. It could be due to the landowner's busy schedule or perhaps because of the vastness of the land they are managing. It could also be due to the loss of resources or maybe because of the uncertainty of ownership rights related to heirs. Or they may be waiting for the land's price and value to increase before selling it again at a more enticing price. Abstrak Sangat idealis bilamana kita mendengar ungkapan “Sejengkal tanah tidak boleh terlantar di bumi pertiwi ini”. Proposisi itu memberi kita semangat untuk memanfaatkan tanah kosong yang masih menjadi pemandangan tidak elok karena menyuguhkan pemandangan yang seram dan menakutkan. Semak belukar dan tumbuh-tumbuhan, di samping tidak produktif juga tidak estetik. Jauh dari hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemiliknya maupun warga sekitarnya. Bahkan menjadi penghalang untuk melintas pengguna jalan pintas karena tertutup dan banyak binatang yang menakutkan. Seperti ular atau sarang tawon dan binatang buas lainnya. Bahkan bisa saja lokasi tersebut hanya dijadikan tempat maksiat dan kejahatan atau kriminal lainnya. Pemandangan tersebut di atas sudah menjadi pemandangan umum di negeri ini. Bisa saja hal tersebut terlantar karena merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Kesibukan atau mungkin saja karena luasnya tanah yang ditangani pemiliknya. Atau karena kehilangan sumber daya penggerak. Atau mungkin karena ketidakpastian hak milik yang berkaitan dengan ahli waris. Atau menunggu harga dan nilai tanah tersebut meninggi. Untuk dijual kembali dengan harga yang cukup menggairahkan.
Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Di Luar Ranah Pengadilan Di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok Patricia, Yosephine; Mulyadi; Leoleba K, Kayus; Satino; Wahyuni, Rida; Yuli , Yuliana; Azriel, Dion
MADANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2024): MADANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM UPN Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53834/mdn.v10i1.7177

Abstract

Sengketa tanah akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat sentral yang menjadikan skala prioritas segera bisa diselesaikan, ketidak berdayaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah diberbagai wilayah, menjadikan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karenannya diperlukan penyelesaian lain (opsi lain), untuk mengatasi berbagai kasus sengketa pertanahan di negerini ini. Yaitu penyelesaiannya diluar pengadilan (Non Litigasi) Kota Depok, daerah Propinsi Jawa Barat, berbagai persoalan pertanahan banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan, ketidak mampuan lembaga pemerintah Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk mengatasi segera mungkin persoalan tersebut biar tidak menambah persoalan menjadi semakin sulit.  Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilaya depok yang berbatasan langsung dengan pusar pemerintahan DKI Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini menjadi permasalahn dibidang pertanahan menjadi eskalali tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalaha tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melalui Mediasi (Non Litigasi), disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok” diharapkan bisa memberikan solusi atau opsi bagi permasalahan yang saat ini masih terjadi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sebelumnya pernah di laksanakan dua kali tahun 2021 dan tahun ini 2022 dengan tema berbeda. Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan menggunakan metoda ceramah, diskusi dengan menghadirkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RT, RW yang ada dilingkungan kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesimpulan Dari hasil kegiatan Abdimas masyarakat sangat antusias banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada penyaji dan keingin tahuan tentang pertanahan sangat serius, peserta Abdimas menyarankan     kegiatan pengabdian masyakat ini bisa bekesinanbungan memberikan wacana atau gambaran hal hal yang berkaitan dengan sengketa lahan atau dengan tema yang lain.  
Survei Kemenarikan Taman Margasatwa Ragunan bagi Pengunjung Subakdi; Satino; Suprima; Hidayatullah, Ahmad; Haykanna Pireno, Farchanza; Putry Amanda, Fitrya
Syntax Idea Vol 5 No 11 (2023): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i11.2715

Abstract

Ragunan Margasatwa Park is one of the forms of industrial and tourism acceleration in Indonesia. To this day the Ragunan Margasatwa Park is still operating well and has its own heritage in it. This is why Ragunan Margasatwa Park remains a favourite destination for recreation with family or close people. In order to obtain real data or evidence of the creation that exists within Ragunan Margasatwa Park, researchers will conduct surveys to the visitors by informing the activities that the researchers do through poster products. In order to find out what is of interest to visitors so choose Ragunan Margasatwa Park as their recreational destination. The results of the research we have done have produced the average level of satisfaction of Ragunan Margasatwa Park for visitors on a scale of 5 which is Very Satisfied / Very Interesting. The result of the spread of the lift, will later be the advocate of the truth of the data in the product of the article that the researchers sorted. In addition, the results of the spread of the lift also become factual data that will be informed by the researchers through video products.