<![CDATA[This article attempts to identify changes in Indonesia’s middle power diplomacy strategy under President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. This phenomenon is important to be studied because President Yudhoyono and President Widodo proposed different visions of Indonesia’s foreign policy, yet similarly perceived Indonesia’s position as a middle power country. Using border and maritime diplomacy as well as democracy, Islam, and human rights as case studies, this article argues that the strategy of Indonesia’s middle power diplomacy experienced a shift in orientation from—to use Krasner’s terminology—relational power to meta-power. While Indonesia under Yudhoyono previously attempted to gain benefits by following established rules, Indonesia under Widodo tried to pursue its interests by influencing, altering, or crafting rules in international politics.Artikel ini berupaya mengidentifikasi perubahan strategi diplomasi middle power Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Fenomena ini penting untuk dikaji karena Presiden Yudhoyono dan Joko Widodo mengajukan visi yang berbeda mengenai politik luar negeri Indonesia, tetapi sama-sama memaknai posisi Indonesia sebagai negara middle power. Dengan menggunakan isu diplomasi perbatasan dan maritim serta demokrasi, Islam, dan hak asasi manusia sebagai studi kasus, artikel ini berargumen bahwa strategi diplomasi middle power Indonesia mengalami pergeseran orientasi dari—meminjam terminologi Krasner—relational power menuju meta-power. Apabila Indonesia di bawah Yudhoyono sebelumnya berupaya meraih lebih banyak keuntungan dengan mengikuti aturan main yang mapan, Indonesia di bawah Widodo kini berusaha mencapai kepentingannya dengan cara mempengaruhi, mengubah, atau membangun aturan main dalam politik internasional.]]>
