Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal Jurnal Dialektika Hukum
Pudjiastuti, Diah
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN Pudjiastuti, Diah
Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1756

Abstract

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah pertama, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. Kedua, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini dalam kebijakan formulasi yang mengatur kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan yakni mengenai belum adanya ketentuan yang jelas mengenai verifikasi keasilian alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya dalam tataran implementasinya legalisasi yang dilakukan oleh hakim dalam agenda pembuktian tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis. Sehingga penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA Pudjiastuti, Diah
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9430

Abstract

Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kedua bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.
PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
Co-Authors Sahat Maruli Tua Situmeang Utomo, Subagyo Sri