<![CDATA[One of the roles of the state in ensuring the people's welfare and prosperity is through the provision of electrical energy through the company PT PLN (Persero). On the other hand, providing electricity supply services to the public by PT PLN is still not optimal. The problem then increases when the problem of sudden power outages adds to the complexity of the problem and becomes a civil problem because it violates consumer rights, one of which is the case of blackouts without notification by PT PLN (Persero) in the West Java region. law in general and, in particular, on legal protection for consumers using electricity due to sudden power cuts in West Java. Although in practice, the results of this research are expected to provide information to the authors and the public regarding consumer protection for power outages and as input for PT. PLN (Persero) improves its performance and pays attention to customer service. The research method uses normative law. Based on the results of the analysis and juridical discussion in this study, it can be denied that the cases of unannounced power outages that occurred in the Banten, DKI Jakarta, and West Java areas which in August 2019 did not constitute an offense, because the blackout was an act of overmatch that led to the enactment of force forward clause. This force advanced clause in the end freed PT PLN (Persero) to be free from civil orders due to the blackout without this notification. On the other hand, the effort to offer compensation in the form of compensation to PLN customers is a positive problem solving step.AbstrakSalah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat.Hasil penelitian ini secara teoritis harus memberikan sumbangan gagasan kepada hukum secara umum dan, khususnya, pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna listrik akibat pemadaman listrik mendadak di Jawa Barat. Walaupun dalam prakteknya, hasil riset ini diharapkan bisa membagikan informasi pada penulis dan masyarakat perihal perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik dan sebagai masukan bagi PT. PLN (Persero) meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan pelayanan konsumennya. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.]]>
