Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Indra Fatwa
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2480

Abstract

Abstract This research is a normative study, taking into account and referring to the laws and regulations and decisions of the related Constitutional Court. The problems examined are: First, does the Constitutional Court have the authority to make decisions that are positive legislature? Second, whether the reasons and considerations of the Constitutional Court judges made a positive legislature decision in decision No. 14 / PUU-XI / 2013? The results showed that: a. The Constitutional Court is normatively not authorized to issue positive legislature decisions. However, on the basis of efforts to bring substantive justice to the community, in several decisions the Constitutional Court Judges felt the need to make legal breakthroughs. b. The reasons and considerations of the Constitutional Court Justices in the decision No. 14 / PUU-XI / 2013 to make a regulatory decision is a consideration of insufficient time for legislators to make new rules if the decision is carried out at that time. Given that the General Election stage was already underway.
Strategi Regulasi Penyelenggaraan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Riau Aidil Haris; Khusnul Hanafi; Asrinda Amalia; Indra Fatwa; Raja widya Novchi
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 1 No. 1 (2021): DESEMBER
Publisher : BALE LITERASI: Lembaga Riset, Pelatihan & Edukasi, Sosial, dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (976.301 KB) | DOI: 10.58218/kasta.v1i1.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau. Hal ini didasari oleh belum adanya regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan local di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan subjektif dengan metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa strategi penyusunan regulasi penyelenggaraan penyiaran berbasis kearifan lokal di Provinsi Riau dapat ditela’ah melalui pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa secara filosofis, sangatlah rasional jika penyelenggaraan penyiaran dan penataan konten siaran di Provinsi Riau harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis kultural masyarakat Melayu Riau yang tercantum dalam Tunjuk Ajar Melayu. Hal ini bertujuan agar tatanan masyarakat kehidupan semakin lebih baik ketika diterpa oleh konten penyiaran yang sehat. Pada pendekatan sosiologis dapat diketahui bahwa Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam. Sedangkan melalui pendekatan yuridis, Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.