Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap Anriz, Revianto
Advances in Police Science Research Journal Vol. 1 No. 3 (2017): March, Advances in Police Science Research Journal
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan era globalisasi menyebabkan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi penerus masa depan. Dengan adanya perubahan kultur Polri yang bersifat humanis, maka lebih diutamakan upaya pre-emtif dan preventif dari aparat penegak hukum. Dalam skripsi ini, penulis mencoba memahami peran Bhabinkamtinbmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap. Rumusan masalah yang diambil oleh Penulis adalah bagaimana peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, Faktor apa yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan upaya apa yang dilakukan satuan Binmas Polres Cilacap dalam meningkatkan peran Bhabinkamtibmas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur guna menggali fakta lebih dalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumen yang diperoleh dari sumber-sumber relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilacap bersifat fluktuatif, Kurangnya peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pendataan terhadap mantan pemakai narkotika, penambahan jumlah personel, peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dan terobosan dalam peningkatan ketrampilan serta pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah masih belum optimal, sehingga diperlukannya evaluasi terhadap Peran Bhabinkamtibmas tersebut
LAW ENFORCEMENT AGAINST HUMAN TRAFFICKING IN THE POLICE JURISDICTION AT SANGIHE ISLANDS RESORT Anriz, Revianto; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Yuris: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue. 4 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i4.409

Abstract

The form of application is based on mistakes that are in accordance with legal elements and there is no reason for unlawful elimination, the element of intent by the perpetrator (dolus) so that there is no justification or reason for him/her to avoid punishment. Law enforcement efforts in the eradication of human trafficking are implemented through non-penal and penal approaches. Non-penal approaches are conducted through counseling, social education in order to develop the social responsibility of citizens who are aware of human trafficking crimes, legal counseling, resocialization, workshops, etc., especially in crime-prone environments. The penal approach is carried out through legal efforts so that perpetrators of human trafficking crimes are legally processed based on the provisions of laws and regulations up to the court level and execution in order to obtain criminal sanctions and guarantee legal certainty in society. The objective of this research is to analyze the application of criminal sanctions and law enforcement against human traffickers in the Police jurisdiction, North Sulawesi Regional District, Sangihe Islands Resort. This research used a case approach which aims to examine the application of legal norms or rules in legal practice. In addition, legislation is conducted by reviewing all laws and regulations that are related to the legal issues being addressed. The 1945 Constitution of the Republic Indonesia in one of its articles, Article 3, mentions the right not to be enslaved. Therefore, to realize the protection of this right, the Indonesian government needs to regulate human trafficking crimes separately.