Sastrawanto Ongko, Jiko
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA Tantimin, Tantimin; Sastrawanto Ongko, Jiko
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38549

Abstract

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, mucul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan yang diadakan denga mengumpulkan uang donasi dari donatur. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline kita biasa mendapatinya di jalanan terutama di sekitaran lampu lalu lintas. Sedangkan online biasanya pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama pada saat dikeluarkannya UU Pengumpulan Uang atau Barang, dan pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan cara studi kepustakaan, dengan sumber data berupa data sekunder yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.