Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATU BARA OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN PN. NOMOR 526/PID.SUS-LH/2017/PNTG) MUH. ANDRE WILIAMSAH; SOFYAN RAUF
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 01 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - AGUSTUS 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dengan fokus utama Penerapan sanksi pidana terhadap perusakan lingkungan di bidang pertambangan bertujuan untuk mengetahui Pemulihan lingkungan hidup pasca pertambangan oleh korporasi dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemulihan lingkungan pasca pertambangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dan adapun analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan pengurutan badan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Hasil dalam penelitian ini ialah Pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan diatur dalam UUPLH yaitu mengenai ketentuan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu UU Minerba menjelaskan bahwa, pada tahap IUP Eksplorasi perusahaan pertambangan diwajibkan memenuhi reklamasi dan pascatambang serta ada jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan lebih khusus diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dalam jangka panjang paling lama 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN PADA DISTRIK NAVIGASI KELAS III KENDARI Sofyan Rauf
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The modus operandi carried out in the crime of theft and destruction of the Sailing Navigation Assistance Facility in the Navigation District of Class III Kendari is that theft and destruction is carried out by involving more than 1 person and the crime is carried out in a planned and systematic manner. Law enforcement based on the theft and destruction of Shipping-Navigation Support Facilities has not been in accordance with the regulations in the fields of navigation, institutions, finance, equipment, staffing, and other regulations related to the institutional directorate of navigation.
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa Jabaruddin; Sabri Guntur; Karmila; Sofyan Rauf; Agus Ariadi; Jaya Satria Lahadi; Syaiful Arfin; Harlita; Hasjad; Elma; Putra Karta Rajasa
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.10

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.