Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Community-Based Recovery for Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari Atikah Rahmi; Hotma Siregar
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v20i1.13520

Abstract

Sexual abuse victims experienced physical, psychological, economic and social violence, which lead to trauma. However, there has been no systematic policy to support their recovery. This paper argues for the need for a recovery mechanism system for sexual violence victims, as implemented by Hapsari. This study employs a qualitative approach, with interviews as the means to obtain data. Subjects in this research included women and children in the North Sumatera. This research finds out that community-based recovery has a significant impact on the victims, and is able to empower them to be independent in making a decision and blend with society. As a grassroots organization, Hapsari supports community-based services to reduce violence against women and children, protect victims and gather supports for the sustainability of recovery services. Apart from this, the state should also participate in protecting those people, especially in terms of policy and regulations. AbstrakKorban kekerasan seksual mengalami kekerasan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Hal itu yang menyebabkan trauma dan mengancam kehidupan mereka. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan yang mendukung proses pemulihan korban kekerasan seksual. Untuk itu,  didirikan organisasi Hapsari yang  mendukung layanan berbasis komunitas untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi korban, dan mengumpulkan dukungan untuk keberlangsungan layanan pemulihan korban kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengambilan data. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari perempuan dan anak di Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan bahwa upaya pemulihan berbasis komunitas seperti yang dilakukan Hapsari memberikan dampak signifikan terhadap korban dan mampu memberdayakan mereka untuk menjadi mandiri dalam mengambil keputusan dalam berbaur dengan masyarakat. Meskipun demikian  partisipasi negara dalam memberikan perlindungan bagi korban, melalui kebijakan dan peraturan jauh dibutuhkan.
Relevansi Pengetahuan Kepemimpinan Dan Komunikasi Organisasi Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru PKn SMA Muhammadiyah 1 Medan Hotma Siregar; Sri Nurabdiah Pratiwi
Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT] Vol 2, No 2 (2021): JURNAL JMP-DMT
Publisher : UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmp-dmt.v2i2.7910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan kepemimpinan dan komunikasi organisasi yang dimiliki Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Medan dalam mengelola sekolahnya. Hal ini sangat penting, karena ketidakmampuan pemimpin pendidikan dalam menjalankan kepemimpinannya akan berakibat langsung pada pencapaian tujuan yang diharapkan seperti kualitas tenaga pengajar (guru) dan kualitas lulusan (murid), karena pemimpin pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan lembaganya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus menjalankan tugas yang diembankan kepadanya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator. Selain  itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada relevansi antara pengetahuan kepemimpinan dan komunikasi organisasi yang dimiliki Kepala Sekolah dengan profesionalisme guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dasar ini adalah dengan melakukan dokumentasi yaitu mengumpukan informasi dari sekolah termasuk tentang tentang data guru-guru, observasi  (pengamatan) yaitu untuk melihat kondisi sebenarnya hubungan antara kepala sekolah dengan guru-guru  di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Medan, wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah  untuk menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan tatalaksana kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan penyebaran angket, kepada guru yang berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan dengan kepala sekolah. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan deskriptif kuantitatif melalui uji korelasi dan regresi untuk menentukan tingkat hubungan antara variable  X  pengetahuan kepemimpinan dan komunikasi organisasi kepala sekolah) dengan variable Y ( profesionalisme guru) digunakan rumus korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat relevansi antara variabel bebas (X) pengetahuan kepemimpinan dan komunikasi organisasi dengan variabel terikat (Y) profesionalisme guru dengan nilai = 0,965 berada pada interval koefisien 0,80– 1,000. artinya terdapat relevansi antara pengetahuan kepemimpinan dan komunikasi organisasi yang dimiliki kepala sekolah dengan profesionalisme guru dengan interprensi sangat kuat .
Revitalisasi Civic Disposition Melalui Mata Kuliah Kewarganegaraan Hotma Siregar; Sri Nurabdiah Pratiwi
EDUTECH Vol 8, No 1 (2022): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/edutech.v8i1.9410

Abstract

Tujuan khusus penelitian ini untuk menganalisis apakah mata kuliah Kewarganegaraan dengan materi-materi yang ada didalamnya dapat dijadikan alat revitalisasi karakter kewarganegaraan (civic disposition). Keutamaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan materi-materi yang menjadi substansi kajian dalam mata kuliah kewarganegaraan ditingkat perguruan tinggi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana tehknik pengumpulan data yang digunakan studi literatur. Tekhnik analisis datanya dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dijadikan referensi dan selanjutnya dilakukan analisis. untuk memudahkan memilih materi yang cocok dengan pokok bahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah Kewarganegaraan dapat menjadikan karakter kewarganegaraan menjadi penting melalui pokok-pokok bahasannya. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pokok bahasan filsafat Pancasila memberi pengetahuan kepada mahasiswa agar menjadi manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Pokok bahasan identitas nasional bertujuan agar mahasiswa memiliki kesopanan dalam bertingkah laku ditengah-tengah masyarakat. Pokok bahasan politik dan negara bertujuan menjadikan setiap mahasiswa memiliki sikap disiplin agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun. Pokok bahasan hak dan kewajiban warga Negara bertujuan agar mahasiswa dapat mengindahkan aturan-aturan yang ada. Materi dari pokok bahasan demokrasi bertujuan memberi pengetahuan kepada mahasiswa agar menjadi individu yang mampu mendengar pendapat orang lain dengan cara negosiasi dan kompromi. Sebagai calon pemimpin, maka mahasiswa juga harus mampu berpikir kritis dan memiliki kepedulian kepada sesamanya. Kedua sikap tersebut akan didapat setelah mempelajari pokok bahasan geopolitik dan geostrategi.
Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hotma Siregar
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 15, No 1 (2018): Pembelajaran, Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.78 KB) | DOI: 10.21831/jc.v15i1.17709

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan PKPA Medan Sunggal sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap perlindungan anak, khususnya anak jalanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menggambarkan objek penelitian secara transparan berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA memiliki peranan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak jalanan yang ditunjukkan dengan dibentuknya unit sanggar kreativitas anak yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak telantar, anak-anak jalanan dan pekerja anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This article was aimed at exploring the role of PKPA Medan Sunggal as a Non-Government Organization (NGO) focusing on children rights protection, especially street children. It was a descriptive qualitative research. The results reveal that PKPA has a role to protect street children rights by establishing a house in order to protects and fosters street children rights, child labor, homeless children. It also protects them from discriminative and bullying.   
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Metode Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Hotma Siregar; Suryani Suryani
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 12, No 1 (2020): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v12i1.15353

Abstract

This study aims to determine whether the application of inquiry learning method can improve student learning outcomes in class XII MIPA I Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan 2019/2020 Academic Year. This research is a classroom action research study consisting of 2 cycles. Each cycle consists of 4 stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. Data collection techniques used were observation and test. The test consists of pretest, posttest Cycle I, and posttest Cycle II and observation includes the activities of teachers and students. The results showed an increase in student learning outcomes. The improvement process can be seen starting from the initial test with the breakdown of 49 students obtained by 15 students (30.61%) who received complete scores, while 34 students received incomplete grades. In the first cycle post-test, it increased to 30 students (61.22%) who received complete marks, while 19 students (38.78%) received incomplete grades. In the Post Cycle II out of 49 students, 47 students (95.91%) received complete marks, while 2 students (4.09%) received incomplete grades. Thus it can be concluded that the application of inquiry learning method can improve student learning outcomes in the subject of Civics Education majoring in Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan in 2019/2020 Academic Year.
Punishment Analysis at School Based on Article 54 of the Child Protection Act in Law Number 35 of 2014 Hotma Siregar; Atika Rahmi
Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal Vol 2, No 3 (2019): Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education, August
Publisher : BIRCU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birle.v2i3.427

Abstract

The purpose of this study, to adjust the form of regulations made by schools with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Research conducted is qualitative research by conducting documentation and observation studies to obtain more accurate data. Documentation study is conducted to study and analyze the contents of the regulations that were applied in SMP 2 Helvetia. Observations are made to the school to see firsthand whether sanctions against violations of the rules given to students are in accordance with the Article 54 of the Child Protection Act. The results of this study, designed a form of regulation that will be applied in schools, where the punishment given in the event of a violation by students must be humane and still protect the rights of the child. If viewed from the provisions of Article 54 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, then the execution of the Punishment in SMP PAB 2 Helvetia does not violate the provisions of Article 54 of Law Number 35 of 2014, where the child is in an educational unit (school ) has been protected from acts of physical and psychological violence, this is evidenced by the absence of physical punishment in the school environment and the enactment of a point system which means that teachers and other education personnel have sought ways to punish students who violate the rules clearly and to avoid physical punishment.
Pembentukan Karakter Siswa Melalui Penegakan Disiplin Di Sekolah Hotma Siregar
Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT] Vol 3, No 3 (2022): JURNAL JMP-DMT
Publisher : UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmp-dmt.v3i3.10994

Abstract

Fungsi sekolah diwujudkan dalam bentuk meneruskan nilai-nilai luhur Pancasila dan pembentukan kepribadian, sikap, moral, dan mental bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan setiap sekolah berupaya meningkatkan mutu dan kualitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan membuat atau menyusun tata tertib atau tata tertib sekolah beserta sanksi/hukuman bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Aturan atau kaidah siswa tersebut kemudian menjadi pedoman atau acuan bagi siswa dalam berpikir, bersikap, bersikap dan bertindak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui disiplin yang ditegakkan di sekolah akan membentuk karakter atau kepribadian siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana sebenarnya pembentukan karakter siswa dan bagaimana kaitannya dengan penegakan disiplin di sekolah. Penelitian ini menggunakan literatur yang akan dijadikan sebagai landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk membentuk karakter siswa, khususnya karakter bertanggung jawab, harus ditegakkan disiplin dengan membuat peraturan sekolah. Penegakan disiplin harus disertai dengan pemberian hukuman yang disesuaikan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014.ABSTRACTThe function of the school is manifested in the form of continuing the noble values of Pancasila and the formation of the personality, attitude, morals, and mentality of the Indonesian nation. To achieve this goal, it is hoped that every school will strive to improve its quality and quality. One way to improve the quality of education is to create or compile school rules or regulations along with sanctions/penalties for students who violate the rules. The student's rules or rules then become guidelines or references for students in thinking, behaving, behaving and acting. This study aims to find out whether through discipline enforced in schools will shape the character or personality of students. This research uses a qualitative descriptive method that will describe how the formation of student character actually is and how it relates to the enforcement of discipline in schools. This research uses literature that will be used as a theoretical basis. The results showed that, to shape the character of students, especially responsible character, discipline must be enforced by making school rules. Enforcement of discipline must be accompanied by the provision of penalties in accordance with the Child Protection Law, namely Law Number 35 of 2014.