Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. ARINA KARYA SENTOSA NEUSU BANDA ACEH -, Aliamin
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Jurnal Akuntansi Muhammadiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research was to know how the fix assets record in PT. Arina Karya Sentosa (subject of research), what is the assets recorded as of Indonesian Accounting Standard (Standar Akuntansi Keuangan/SAK).The method to use of this research was qualitative descriptive, the operating of this method are  to compare both the theoretical with  PT Arina Karya Sentosa recorded to fix assets, and recently the researcher make decisions and recommendation to improve the fix assets recording system.The result of this research were to find PT. Arina Karya Sentosa Banda Aceh classified fix assets to; buildings, project equipments, office equipments, vehicles. The depreciation method to measure the right value of all assets was manual method that they use to measure their assets, did not use method recommendation from Indonesian Accounting Standard.Even thought, PT. Arina Karya Sentosa was recording and prepare the  fix assets as of Indonesian Financial Accounting Standard in financial report, except the depreciation method but in audit review by independent auditor these was no problem. Key words:  fix assets recording, fix assets method, fix asset prepare in financial report.
KEMAMPUAN PREDIKSI TERHADAP PENDAPATAN DAN ARUS KAS OPERASIONAL LANCAR UNTUK ARUS KAS OPERASIONAL MASA DEPAN Aliamin -; Jen Surya
Mentari: Majalah Ilmiah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to investigate ability prediction of earnings and current operating cash flows to future operating cash flows, the profit report use  are  firms  reporting  positive  profit  and  firms  reporting  negative  profit. There are several  prior study indicates a strengthening relationship between earnings and future operating cash flows for both firms profit reporting and losses reporting, while relationship between current and future operating cash flows are neither increasing nor decreasing. The result of research indicates that both earnings and cash flows have ability to predict future operating cash flow for positive profit reporting. On the other hand, negative profit reporting, earnings are not significant to predict future operating cash flows while current operating cash flows still have ability to predict future operating cash flows.  Key words:   earnings, current operating cash flows, future operating cash flows, positive profit reporting, negative profit reporting
PENGUNGKAPAN DALAM AUDIT PT. BUMI RESOURCES DAN PT. FREEPORT INDONESIA Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v2i2.272

Abstract

            Artikel ini mencoba menganalisa dan menjelaskan kepada public tentang pentingnya pengungkapan dalam audit perusahaan besar yang sudah go public kepemilikan sahamnya. Keberadaan PT. BUMI RESOURCES DAN  PT. FREEPORT INDONESIA yang selama ini menuai kontroversi dan pembicaraan dikalangan investor maupun media sebagian besar disebabkan tidak transparanya kedua perusahaan tersebut pada pengungkapan dalam audit, informasi yang kurang diungkapkan tersebut berkaitan dengan dengan  naik turunya hutang, naik turunnya harga saham, masalah pajak, rekayasa laporan keuangan, penjualan Obligasi Konversi (Convertible Bonds, CB), tidak dibayarnya dana ASR, tidak dibayarnya dana BHBP  dan terakhir, gagalnya penjualan CB.              Hal ini berpotensi merugikan Negara dan juga para investor pemegang saham kedua perusahaan raksasa tersebut yang telah mengeruk kekayaan alam Negara ini namun kurang memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakatnya. Kata Kunci: Pengungkapan Dalam Audit, PT. Bumi Recources dan PT.Freeport Indonesia 
PENERAPAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN PADA BAITUL QIRADH SURYA MADINAH BANDA ACEH Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v1i2.184

Abstract

Pengendalian intern dan pembiayaan sangat penting artinya bagi setiap lembaga keuangan termasuk baitul qiradh. Tanpa adanya pengendalian intern dan pembiayaan maka baitul qiradh akan dihadapkan pada risiko kegagalan dalam menjalankan usahanya. Apalagi penyaluran pembiayaan merupakan salah ujung tombak kegiatan operasional dan usaha baitul qiradh, sehingga kelangsungan usaha baitul qiradh sangat tergantung dari sejauhamana manajemen baitul qiradh mampu melakukan pengendalian dan pengawasan pembiayaan secara baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan struktur pengendalian intern pembiayaan pada Baitul Qiradh Surya Madinah Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan terdiri dari pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan karyawan baitul qiradh tersebut. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif mengacu pada teori-teori terkait.Penelitian menemukan bahwa pengendalian intern pada Baitul Qiradh Surya Madinah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian intern pada baitul qiradh tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi pengawasan, pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Selain itu dalam upaya pengendalian intern pada baitul qiradh tersebut juga terdapat sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan untuk mengendalian harta, utang pendapatan dan biaya. Dalam rangka pengendalian intern, Baitul Qiradh Surya Madinah Banda Aceh juga didukung oleh karyawan yang berkualitas dan memiliki kecakapan dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Pengendalian pembiayaan pada Baitul Qiradh Surya Madinah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian pembiayaan pada baitul qiradh tersebut dimulai dari rencana pemberian pembiayaan, analisis permohonan pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan pengumpulan pembiayaan. Keyword: CBIS, Kinerja Individual
CONVERTIBLE DEBT Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 3, No 2 (2013)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v3i2.282

Abstract

Permasalahan utama di dalam bisnis selalu berhubungan dengan modal, baik modal kerja (working capital) maupun modal tetap perusahaan. Modal tetap pada perusahaan perseroan (corporation) biasanya terdiri dari saham istimewa (preference stock) dan saham biasa (commons stock).  Saham istimewa, sesuai dengan namanya, diberikan kepada pemegangnya karena jasa-jasa tertentu kepada perusahaan. Pendapatan (return) dari saham istimewa ini diberikan dalam tetap (fix) sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Biasanya sekitar 7%. Karena bersifat istimewa, walaupun rugi, pemegang saham istimewa akan mendapatkan return 7% dari jumlah nominal saham yang dipegang. Sebaliknya,  bagi pemegang saham biasa saham yang terbanyak beredar (outstanding) ini return dalam bentuk deviden baru diberikan apabila perusahaan memperoleh laba (profit) yang diumumkan oleh manajer. Apabila perusahaan menderita rugi, pemegang saham biasa akan ikut menanggung kerugian sehingga mempengaruhi modal yang ditanam dalam perusahaan.Modal kerja merupakan salah satu unsur penggerak utama dalam perusahaan. Di samping sebagai pengukur operasional perusahaan, modal kerja juga merupakan alat ukur untuk membiayai kewajiban jangka pendek (liquidity). Ukuran likuiditas minimal yang paling aman adalah 2 : 1. Artinya, setiap satu rupiah kewajiban dapat dibiayai dengan dua rupiah asset lancar. Meski ukuran ini mempunyai kelemahan, tetapi dalam praktik, terutama di perusahaan jasa perbankan, rasio likuiditas dijadikan salah satu ukuran kelayakan dalam pemberian pembiayaan (kredit) pada nasabahnya.  Bank mengasumsikan bahwa dengan ukuran ini nasabah akan mampu membiayai kewajiban jangka pendek dengan kepemilikan aktiva lancar yang dimiliki. Kata Kunci : Convertible debt 
CONVERTIBLE DEBT DAN DAMPAKNYA TERHADAP EPS Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v2i1.260

Abstract

Permasalahan utama di dalam bisnis selalu berhubungan dengan modal, baik modal kerja (working capital) maupun modal tetap perusahaan. Modal tetap pada perusahaan perseroan (corporation) biasanya terdiri dari saham istimewa (preference stock) dan saham biasa (commons stock).  Saham istimewa, sesuai dengan namanya, diberikan kepada pemegangnya karena jasa-jasa tertentu kepada perusahaan. Pendapatan (return) dari saham istimewa ini diberikan dalam tetap (fix) sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Biasanya sekitar 7%. Karena bersifat istimewa, walaupun rugi, pemegang saham istimewa akan mendapatkan return 7% dari jumlah nominal saham yang dipegang.Sebaliknya, bagi pemegang saham biasa saham yang terbanyak beredar (outstanding) ini return dalam bentuk deviden baru diberikan apabila perusahaan memperoleh laba (profit) yang diumumkan oleh manajer. Apabila perusahaan menderita kerugian, pemegang saham biasa akan ikut menanggung kerugian tersebut sehingga mempengaruhi modal yang ditanam dalam perusahaan.Modal kerja merupakan salah satu unsur penggerak utama dalam perusahaan. Di samping sebagai pengukur operasional perusahaan, modal kerja juga merupakan alat ukur untuk membiayai kewajiban jangka pendek (liquidity). Ukuran likuiditas minimal yang paling aman adalah 2 : 1. Artinya, setiap satu rupiah kewajiban dapat dibiayai dengan dua rupiah asset lancar.Meski ukuran ini mempunyai kelemahan, tetapi dalam praktik, terutama di perusahaan jasa perbankan, rasio likuiditas dijadikan salah satu ukuran kelayakan dalam pemberian pembiayaan (kredit) pada nasabahnya.  Bank mengasumsikan bahwa dengan ukuran ini nasabah akan mampu membiayai kewajiban jangka pendek dengan kepemilikan aktiva lancar yang dimiliki.Untuk memperbesar kemampuan operasional,  perusahaan juga lazim melakukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan dengan pihak ketiga, baik lembaga keuangan bank maupun non-perbankan. Pinjaman yang dilakukan dapat dalam bentuk jangka pendek (kurang dari satu tahun) maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun).Dalam praktik, batasan antara hutang jangka pendek dan jangka panjang sangat kabur. Karena, meskipun jangka pendek, tetapi karena adanya masalah kesulitan keuangan perusahaan, hutang tersebut dapat dijadwalkan kembali sehingga hutang jangka pendek dapat diperluas (extend)  dan berubah menjadi kewajiban jangka panjang.Dalam literatur akuntansi, dua pihak (kreditur dan investor) merupakan tujuan utama dalam pembuatan pelaporan keuangan. Konsep ini merupakan bagian dari peran akuntanasi, di mana akuntansi harus melayani siapa. Dalam konsep ini, peran kreditur relatif sama dengan investor meskipun dalam situasi likuidasi pelayanan pembayaran kewajiban (debt) lebih diutamakan daripada saham.Operasional perusahaan kadang-kadang tidak semulus yang diharapkan sehingga kewajiban kepada pihak ketiga terganggu. Kejadian ini mengharuskan perusahaan melakukan strukturisasi hutang yang diperlukan. Menurut Sjahdeini (Haryono, 2011) terdapat beberapa bentuk restrukturisasi hutang, di antaranya:Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau oleh pemegang saham yang baru melalui penempatan langsung (direct placement) atau melalui  bursa saham.2.         Melakukan konversi utang dengan convertible bond.Melakukan konversi utang menjadi modal perseroan (debt for equity conversion).Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), termasuk  pemberian masa tenggang (grace period) yang baru atau pemberian moratorium  kepada debitur.Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning)Melakukan pengurangan jumlah utang pokok (hair cut)Melakukan pengurangan tingkat suku bunga.Melakukan pengurangan jumlah bunga dan utang pokok yang tertunggak.Memberikan tambahan utang baru.Mengkonversi utang dengan surat utang yang dapat dipindah tangankan, baik suratutang jangka panjang menengah maupun jangka panjang.Melakukan penggabungan (merger) dengan perseroan lain.Melakukan peleburan (consolidation) dengan perseroan lain.Melakukan perjanjian akuisisi saham perseroan (aquisition of stock) oleh pihak lainMenjual aktiva yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untukkegiatan usaha perseroan.Melakukan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Dalam tulisan ini dibahas tentang huruf b dan c di atas yaitu melakukan   convertible debt menjadi equity.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN SYARI’AH DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v3i1.274

Abstract

Ada dualisme pemberlakuan akuntansi keuangan pemerintahan daerah di Provinsi NAD yang tidak dialami oleh provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia. Dualisme ini menyangkut dengan pengelolaan dalam APBA dan APBK, mulai dari perencanaan (proses penganggaran), pelaksanaan (pelaksanaan dan penatausahaan APBA/K) dan pengendalian (evaluasi dan Pemeriksaan). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk pembagian keuangan (financial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah.Pemerintah pusat mengeluarkan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11/2006, Provinsi NAD diberikan kewenangan lebih rinci tentang tugas-tugas yang diatur dalam mengelola otonomi daerah. Provinsi NAD mempunyai wewenang dalam bidang keuangan daerah, pemerintahan, dan hukum. Dimasukkannya zakat sebagai bagian dari PAD mengakibatkan penyelenggaraan keuangan daerah mengacu pada dua hukum, yakni konvensioan akuntansi keuangan daerah negara Republik Indonesia dan Shari’ah. Kedua sistem ini tentu saja tidak mungkin disatukan mengingat perbedaan substansi yang melandasinya. Tulisan ini mencoba mengulas dan menelaah tentang kemungkinan penerapan akuntansi syari`ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. ARINA KARYA SENTOSA NEUSU BANDA ACEH Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v1i1.258

Abstract

 The aim of this research was to know how the fix assets record in PT. Arina Karya Sentosa (subject of research), what is the assets recorded as of Indonesian Accounting Standard (Standar Akuntansi Keuangan/SAK).The method to use of this research was qualitative descriptive, the operating of this method are  to compare both the theoretical with  PT Arina Karya Sentosa recorded to fix assets, and recently the researcher make decisions and recommendation to improve the fix assets recording system.The result of this research were to find PT. Arina Karya Sentosa Banda Aceh classified fix assets to; buildings, project equipments, office equipments, vehicles. The depreciation method to measure the right value of all assets was manual method that they use to measure their assets, did not use method recommendation from Indonesian Accounting Standard.Even thought, PT. Arina Karya Sentosa was recording and prepare the  fix assets as of Indonesian Financial Accounting Standard in financial report, except the depreciation method but in audit review by independent auditor these was no problem. Key words:  fix assets recording, fix assets method, fix asset prepare in financial report.
FRAMEWORK ACCOUNTING: MASIHKAH BERLAKU? Aliamin -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v4i1.288

Abstract

DEA merupakan kelanjutan dari sistem akuntansi tunggal (single entry accounting, SEA). Sesuai dengan namanya, SEA  hanya berorientasi pada pencatatan tunggal untuk satu akun (akun individu). Setelah berkembang pesatnya DEA, dan diberlakukan di semua bidang akuntansi (termasuk akuntansi pemerintahan yang selama ini sebahagian menerapkan akun individu) pada saat ini SEA tidak dibutuhkan lagi. Karena, formula SEA tidak mencerminkan informasi yang seimbang antara satu akun dengan akun lainnya. DEA mengetengah formula akuntansi dengan:Asset = Liabilities + Owner EquitiesFormula ini menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dituangkan dalam GAAP (Generally Accepted Accounting Principle) Amerika Serikat (AS). Formula ini juga merupakan dasar di dalam pelaporan keuangan (financial reporting), salah satunya di dalam neraca (Balance Sheet). Neraca menggambarkan posisi keuangan (asset), kewajiban (liabilities), dan modal (equity). Formula ini pula yang dipakai, tidak hanya di AS, tetapi juga  di banyak negara di seluruh dunia.Namun demikian, formula ini sepertinya menjadi sakral. Menurut para ahli, dalam teori akuntansi,  formula ini bisa berubah, tergantung pada sudut pandang dan informasi keuangan apa yang akan disajikan. Kata Kunci: Framework Accounting, DEA, SEA
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PADA KOPERASI SYARIAH BAITUL QIRADH SURYA MADINAH BANDA ACEH TAHUN BUKU 2009-2010 Aliamin -
Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jimma.v2i1.331

Abstract

             The health assessment of Microfinance Institutions (MFIs) is a cooperative incorporated descriptive research study that aims to get the description of health BQ Surya Madinah (Islamic MFIs). The period for this study was raised in 2009 and 2010. The guidelines for use of cooperative health assessment, formulated by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Republic of Indonesia, which poured through the Minister's decision No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 for cooperative health assessment sharia. In a co-operative health assessment consists of eight aspects of sharia that aspects of capital valuation, asset quality, management, efficiency, liquidity, and growth kemadirian, cooperative identity, sharia compliance. However, in this study only four financial ratios studied the aspects of capital, asset quality, liquidity, and the independence and growth.             The results calculation (score) of each component aspect ratio shows the ratio of the components are not all aspects can be expressed well, only three ratios that can yield the best assessment of the capital adequacy ratio of the given conclusion score "HEALTHY" financial ratios for the funds received were conclusions scores "LIQUID" profitability and capital ratios are given conclusion score "HIGH".To obtain better achievements in the future, it requires a proper measures to raise awareness of all members of the cooperative to jointly participate in the implementation of cooperative activities, either in the form of capital, financing and deposits. Key words: health assessment, Islamic MFIs, and BQ Surya Madinah