Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Diharna -
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REVITALISASI PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN NAGREG DAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG: Studi Corak Governance Desa dan Antar Desa Diharna -
Sosiohumaniora Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i1.5330

Abstract

Konsep governance mempunyai 3 domain yaitu State, Dunia Usaha dan Civil Society. Di ketiga domain tersebut berlangsung self organizing yang sifatnya heterarkhic. Penelitian ini bertujuan mendapatkan konsep revitalisasi pembangunan desa, untuk itu dilakukan analisis self organizing yang terjadi di desa penelitian pada masing-masing domain governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pembangunan desa akan dapat berjalan apabila terjadi reposisi kepemerintahan desa, reposisi kecamatan dan reposisi perumusan kebijakan publik. Reposisi kepemerintahan desa perlu dimulai dengan memberdayakan Badan Perwakilan Desa yang diharapkan akan mempunyai daya ungkit terhadap pemberdayaan Civil Society, kepedulian dunia usaha terhadap urusan publik masyarakat desa dan adaptasi badan eksekutif desa dalam menjalankan perannya. Reposisi kecamatan dilakukan dengan memperkuat kedudukan kecamatan dengan segala konsekuensinya, yaitu ditambahnya personil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan ditambahnya peralatan serta anggaran keuangan mendekati kebutuhan yang diperlukan. Reposisi perumusan kebijakan publik desa dilakukan dengan keterlibatan semua komponen governance desa yaitu Badan Eksekutif Desa dan Badan Perwakilan Desa (State), Civil Society dan Dunia Usaha (Market) di dalam perumusan kebijakan publik baik pada proses perumusan kebijakan di desa maupun pada forum diskusi di kecamatan yang membahas kepentingan antar desa yang akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan publik di tiap-tiap desa. Kata kunci: kepemerintahan, negara, swasta, masyarakat sipil, pengorganisasiandiri
IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DAERAH (STUDI PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT) Diharna -; Dede Mariana; Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5525

Abstract

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas. Kata Kunci : Otonomi daerah, pertanggungjawaban, eksekutif, legislatif
Co-Authors Dede Mariana Utang Suwaryo