Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Wacana Hukum Eksplorasi
Supriyanta -
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
RUANG LINGKUP KEJAHATAN EKONOMI -, Supriyanta
JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 7, No 1 (2007): Ekonomi dan Kewirausahaan
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.1 KB)

Abstract

Abstract Economic crimes have special characteristic because depend on economic system and development storey, level an society, its scope is very wide of covering crimes in banking area, money changing, computer crimes, corporation crimes, and others. Keywords: Economic crimes
PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 27, No 1 (2014): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.15 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan integratif dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setiap hari selalu saja terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini memerlukan penyelesaian yang tepat dan akurat dari sisi sistem hukum baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun aspek kultur hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengutamakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang anak, berbagai pandangan ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam penyelesaian kasus anak, masih mengutamakan pendekatan normatif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana anak di luar cara yang normatif belum melembaga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.Kata Kunci : Pendekatan Integratif, Tindak Pidana Anak
ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 28, No 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.39 KB)

Abstract

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum.Kata Kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKSANAKAN JABATAN DAN PEKERJAANNYA -, Supriyanta
Exsplorasi Vol 27, No 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.472 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan dan pekerjaannya juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Notaris memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga perlu adanya jaminan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar kewenangannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dari hasil pengamatan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.Hasil penelitian menunjukkan pengawasan telah dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara mendatangi dan memeriksa kantor-kantor notaris di Kabupaten Sragen. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat situasi kantor, ada atau tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris dan melihat kondisi kelengkapan Kantor Notaris seperti Meja, Kursi, Lambang Garuda Pancasila, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris, Protokol Notaris, Buku Daftar Akta, Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Faktor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sehingga pengawasan yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan, Notaris
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA -, SUPRIYANTA
Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.330

Abstract

Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN RUU KUHAP -, SUPRIYANTA
Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2010.9.1.284

Abstract

AbstratsIn order to achieve the integrated criminal justice, there are several rules about the functional integration between the sub-system of investigation and the sub-system of prosecution which has already been stated on RUU KUHAP. If the investigator come to the condition when the case that he carried out did not have adequate evidence or the investigated case was proved that it was not a criminal act or the investigation was stopped by the law, the investigator by the prosecutor approval should terminate the investigation and reported that termination to the prosecutor, suspect,  complainant, victim or his/her relatives within two days. Keywords: RUU KUHAP, integrated criminal justice.
DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM -, Supriyanta
Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.404

Abstract

Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee  that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concerned. It means that the law enforcement should be in accordance with the philosophy, way of life, norms  and principles followed by the society concerned. Key word : Democracy. Law enforcement.
HUKUM DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU -, Supriyanta
Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2011.10.2.251

Abstract

AbstractThe philosophy of science divides a study into two point of views, those are; positivistic which creates empiric study, and normative which creates normative study. The law study has both of those characteristics; in one hand, it has the real characteristics as a normative study; in the other hand, it has empiric characteristics which, later on, become the object study of sociological jurisprudence and socio legal jurisprudence. Therefore, if it is observed from this point of view, it can be concluded that the normative law study has a particular method of study, while empiric law study can be researched by qualitative or quantitative research methodology towards the characteristics of the data. Keywords: the philosophy of science, sociological  jurisprudence, socio legal jurisprudence
KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU -, SUPRIYANTA
Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2009.8.1.318

Abstract

Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)  as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor, investigating officer and court, general prosecutor and court and court/attorney and correctional institution. Key words: KUHAP,  integrated criminal justice system.
PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Supriyanta -
Exsplorasi Vol. 27 No. 1 (2014): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan integratif dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setiap hari selalu saja terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini memerlukan penyelesaian yang tepat dan akurat dari sisi sistem hukum baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun aspek kultur hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengutamakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang anak, berbagai pandangan ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam penyelesaian kasus anak, masih mengutamakan pendekatan normatif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana anak di luar cara yang normatif belum melembaga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.Kata Kunci : Pendekatan Integratif, Tindak Pidana Anak
Co-Authors BAMBANG ALI KUSUMO