Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JURNAL UNIZAR LAW REVIEW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL PENDIDIKAN IPS
Geatriana Dewi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Juridical-Empirical Overview of Prisoners' Guidance Model During the Covid 19 Pandemic in Class IIA Correctional Institution Sumbawa Besar Ashari Ashari; Geatriana Dewi
Unram Law Review Vol 5 No 2 (2021): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i2.188

Abstract

Sumbawa Besar Institution Class II A Correctional System in April 2021 has been inhabited by 558 prison inmates assisted whose capacity ideal should be 250 inmates. For this reason, it is predicted that the number of inmates will continue to increase in the next few years, excess capacity tends to negative implications for the inmates, for example the low level of supervision. In managing prisons, it is necessary to pay attention to factors that worsen conditions in prisons, including: excess inmates, poor prison conditions, riots among prisoners and others. This condition is made worse by the occurrence of a Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) which has spread and caused an increasing number of victims losses in Indonesia. It was found that the social reintegration development model carried out in class II A Sumbawa prisons is guided by the two Decrees of the Ministry of Law and Human Rights. In the prison, circulation of visitors is limited in order to prevent the spread of the virus. Spiritual cleansing activity is no longer uses preachers from the Ministry of Religion but rather maximizes religious assistants taken from Class II A Sumbawa Correctional Institution employees, as well as agricultural, workshop and carpentry activities that no longer involve third parties.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Geatriana Dewi
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 9 No 2 (2019): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v9i2.229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman bagi masyarakat kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan, karena anak adalah generasi penerus untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain itu hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan para praktisi hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisis literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan. Tehnik pengumpulan data menggunakan data primer dengan wawancara dan studi pustaka.
Dinamika Masyarakat Adat Pusu Dan Pemetaan Partisifatif Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat Ahmad Yamin; Geatriana Dewi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v5i1.1696

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Pusu dilihat dari sejarah asal usul,  struktur adat dan hukum adat, kedua Untuk mengetahui pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini bahwa dengan adanya pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat merupakan dokumen strategis yang dapat diajukan kepada semua tingkat pemerintahan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat  Pusu sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Kerugian Bank Geatriana Dewi; Supriyadi Supriyadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban komisaris terhadap kerugian bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara yuridis normatif bentuk tanggung jawab komisaris terhadap kerugian bank telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada direksi. Bentuk Tanggung jawab dan kewenangan komisaris yaitu komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi namun tidak terbatas hal-hal tertentu.
Co-Authors Ahmad Yamin Ashari Ashari Supriyadi Supriyadi