Firdaus, Firdaus
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

BIROKRASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM Firdaus Firdaus; Dwi Oktisari
Jurnal Ecoment Global : Kajian Bisnis dan Manajemen Vol 3, No 2
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.297 KB) | DOI: 10.35908/jeg.v3i2.474

Abstract

Birokrasi  sebagai suatu organisasi yang digunakan pemerintah  untuk dapat mengantisipasi  terhadap tuntutan perubahan dan pekembangan lingkungan yang terjadi didalam masyarakat, di mana proses perubahan tersebut sangat  memberikan pengaruh terhadap birokrasi pemerintah.Dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilaksanakan sebagaimana terermin di dalam pembangunan  selama ini dan dianggap sebagai suatu nilai yang benar oleh pemerintah, tetapi didalam pejalanannya kerap terjadi berbagai penyimpangan di dalam implementasi kebijakan atau program.Implementasi Program yang ditujukan untuk membangun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan akan dapat mencapai sasaran apabila pemerintah dalam hal ini birokrasi pemerintah  sebagai pelaku utama  dalam pembangunan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk dapat melaksanakan misinya dengan baik, maka birokrasi dituntut sampai sejauh mana ia memiliki karekteristik yang mempengaruhi kapabilitas, mengetahui perannya sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan, serta bagaimana bentuk  komunikasi yang terjadi di dalam birokrasi itu sendiri. Kata Kunci:  Birokrasi, Implementasi, Program.
Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Rakhmat Rakhmat; Firdaus Fakih
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 1 عدد 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v1i2.11

Abstract

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuat dandigulirkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun, dalam tahapan implementasi kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat sasaran (bias distribusi) merupakan salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya. Bias distribusi disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (street level bureaucracy). Kondisi ini telah berdampak pada pencapaian target penurunanangka kemiskinan yang belumoptimal.
Keterjangkauan Informasi dalam Pelayanan Publik Firdaus Fakih; Susi Lawati
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 2 عدد 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2019)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v2i1.14

Abstract

Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan rumit dan mahalnya harga pelayanan, serta sulitnya untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik . Kondisi demikian tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dikatakan bahwa informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Aksessibilitas informasi merupakan dimensi yang mempengaruhi pelayanan publik, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa secara subtansial pengelolaan informasi publik saat ini telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik Ketersediaan informasi pelayanan yang selalu “up to date” dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan jenis layanan yang dibutuhkan.