Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah

Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic M. Asrorun Ni’am Sholeh
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v20i2.17391

Abstract

This study examines the Fatwās issued by the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) on Indonesian Muslim attitudes and practical procedures towards their religious behaviors and public demands on the government appreciation and recognition. The fatwās present logical reasoning which has attracted the government’s attention to adopting them and issue legal products based on them. With a normative legal research approach, this study is considered as qualitative research which using critical legal theory to analyze the important points in the Fatwās. As a result, this study finds four important cases in the fatwā on religious attitudes and behaviors during the COVID-19 pandemic: first, the fatwa on COVID-19 has logical reasoning which is in line with paramedical advice; second, the fatwa on COVID-19 is consistent with the government political interests concerning physical and social restrictions; third, the fatwa on COVID-19 ends the negative stigma on the political role of religious actors; and fourth, the fatwa shows the increasing role of Kiai (religious figures) from cultural brokers to actors of Islamic legal scientism.     AbstrakPenelitian ini menguji fatwā hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sikap dan prosedur praktis umat Islam Indonesia dalam beragama serta tuntutan publik atas penghargaan dan pengakuan pemerintah. Fatwā tersebut menghadirkan nalar logis sehingga menarik perhatian pemerintah untuk mengadopsi dan mengeluarkan produk hukum yang didasarkan pada fatwā tersebut. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian kualitatif ini menggunakan teori hukum kritis untuk menganalisis poin-poin penting dalam fatwā. Hasilnya, studi ini menemukan empat kasus penting dalam fatwā tentang sikap dan perilaku beragama selama pandemi COVID-19. Pertama, fatwā hukum tentang COVID-19 memiliki penalaran logis yang sejalan dengan nasihat paramedis; kedua, fatwā hukum tentang COVID-19 sejalan dengan kepentingan politik pemerintah mengenai pembatasan fisik dan sosial; ketiga, fatwā hukum tentang COVID-19 mengakhiri stigma negatif terhadap peran politik aktor agama; dan keempat, fatwā hukum menunjukkan semakin meningkatnya peran kiai dari calo budaya menjadi pelaku ilmu hukum Islam.
Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan M. Asrorun Ni'am Sholeh
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v12i2.964

Abstract

Abstract: The MUI Fatwa about Female Circumcision. The issue of female circumcision has become a public issue following research, either independent or sponsored, repeatedly finding there to be a number of negative effects arising from allowing the enforcement of female circumcision in a number of countries. The issue of children’s and women’s protection are also often connected to the issue of the implementation of circumcision, especially in relation to children’s rights and women’s reproductive rights. This study finds that provisions targeting female circumcision do so in an effort to protect women’s rights. This article finds that the MUI fatwa, as well as ulamas’ views on madzhab and fiqh, which regulates procedures pertaining to the implementation of female circumcision, serves to strengthen the protection of children’s rights, that is, protection from negative effects which is caused by extreme actions in the dangerous practice of circumcision.Keywords: female circumcision, MUI, fatwa, fiqh, children’s protection.Abstrak: Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan. Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik setelah adanya pelbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan adanya pelbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan khitan terhadap perempuan di beberapa negara. Isu perlindungan anak dan perempuan juga sering kali dikaitkan dalam masalah pelaksanaan khitan, khususnya terkait hak anak dan hak reproduksi perempuan. Studi ini menemukan bahwa ketentuan mengenai khitan perempuan sejalan dengan upaya perlindungan terhadap hak perempuan. Fatwa MUI, sebagaimana juga pandangan ulama mazhab fikih yang mengatur tata cara pelaksanaan khitan perempuan, justru meneguhkan perlindungan terhadap hak anak, yakni perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menyebabkan bahaya.Kata Kunci: khitan, perempuan, fatwa MUI, fikih, perlindungan anakDOI: 10.15408/ajis.v12i1.964