Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE) Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities (IJMESH) Jurnal Tarombo Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah
Utama, Anang Puji
Universitas Pertahanan
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Pendidikan Bela Negara Dalam Membentuk Kecerdasan Sosial Peserta Didik Sebagai Daya Dukung Pertahanan Negara Imran Hasyim; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan
Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE) Vol 4, No 1 (2022): JANUARI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/ijsse.v4i1.6191

Abstract

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha bela negara. Penerapan lima nilai dasar bela negara sebagai unsur penting dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan tolak ukur capaian pendidikan bela negara. Berkembangnya dinamika permasalahan di dunia pendidikan seperti perundungan, tawuran, dan narkoba sebagai salah satu ancaman pertahanan negara. Sehingga penelitian ini bertujuan pada pemaparan pendidikan bela negara dapan menjadi salah satu faktor pembentuk kecerdasan sosial bagi siswa, strategi dalam mengoptimalkan pendidikan bela negara. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan pengambilan data melalui studi literatur. Ikhtisar memperlihatkan bahwa pemahaman sikap dan perilaku peserta didik terhadap pendidikan bela negara dan pemahaman terhadap urgensi pendidikan bela negara sebagai upaya pertahanan negara. Kesimpulannya bahwa kurikulum pendidikan bela negara yang masuk kedalam mata pelajaran yang relevan memiliki lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter dalam memaksimalkan potensi kecerdasan setiap peserta didik. 
Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik Thomas Agung Kurnianto; Puguh Santoso; Anang Puji Utama
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 16, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 16 Nomer 2 Tahun 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v16i2.356

Abstract

ASEAN’s Contributions to Attain Peace on The Dynamic of Rohingya Ethic Issue Fauziyah Aulia Rishanti; Puguh Santoso; Anang Puji Utama
International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities Vol. 5 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.833 KB) | DOI: 10.31098/ijmesh.v5i1.1002

Abstract

Humanitarian violence have become a key issue in conflicts that occur, domestically and internationally. This research focuses on how crimes against humanity have occurred in Myanmar, especially in Rakhine-Rohingnya. Furthermore, this study explains how ASEAN’s contribution in urging to resolving the Rohingya ethnic dispute in Myanmar. Moreover, the role of ASEAN in protecting refugees relate to the lost citizenship rights. This study uses deductive explanations and qualitative methods, collecting information through secondary data and interviews with reliable parties.
Penyelesaian Konflik Sosial Di Sumbawa Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 Mengenai Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus : Konflik Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013) Fauziyah Aulia Rishanti; Puguh Santoso; Anang Puji Utama
Jurnal TAROMBO Vol 3 No 1 Februari (2022): Jurnal Tarombo
Publisher : Pendidikan Sejarah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik sosial antara suku samawa dan suku bali di Sumbawa terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama namun konflik tersebut semakin bereskalasi hingga terjadi kekerasan masa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik dengan menggunakan kerangka konsep multi-causal role model. Analisis dilakukan dengan melihat dinamika konflik yang terjadi, dari mulai konflik pada tahun 1980, 2003 dan 2013. Selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat tingkatan eskalasi konflik berdasarkan teori eskalasi konflik Glasl serta upaya penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Metode kualitatif dan pendekatan studi kasus digunakan sebagai desain penelitian. Berdasarkan pada analisis dalam penelitian, konflik yang berulang antara suku samawa dan suku bali disebabkan oleh faktor struktural yang tidak ditangani secara tuntas pada periode awal munculnya konflik, sehingga berpengaruh terhadap perubahan penyebab konflik menjadi konflik antar suku. Penanganan konflik dilakukan dengan intervensi kekuasaan oleh Pihak Polisi dan melibatkan unsur TNI untuk membantu penyelamatan dan perlindungan korban serta untuk mencegah kembali terjadinya konflik.
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Penanganan Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tana Toraja Dengan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Moh Ghalib; Anang Puji Utama; M Adnan Madjid; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4844

Abstract

Abstrak Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran terdeteksi di tiga titik yaitu di daerah Bira’ perbatasan antara kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Tadongkon Kecamatan Kesu (Toraja Utara), kemudian Daerah Se’ke, Bontongan Perbatasan antara Kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara ( Tana Toraja ) dengan Desa Langda Kecamatan Sopai (Toraja Utara), Serta di Kecamatan Kurra (Tana Toraja) dengan Kecamatan Awan Rante Karua (Toraja Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Perbatasan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang kemudian melakukan Analisis data menggunakan mode 1 interaktif yang menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi lebih disebabkan karena belum diterimanya alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yakni Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini yaitu faktor Yuridis, Ekonomi, Kultural, Politik & Demografi, Sosial, dan Pemerintahan. Langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan peninjauan bersama wilayah berbatasan antara kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri sebagai peninjau dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang berkompoten dalam pemetaan batas wilayah. Dengan proses penanganan tersebut kedua daerah telah bersepakat menerima hasil apapun keputusan pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dan keinginan dari setiap daerah. Kata Kunci: Penanganan konflik, batas wilayah Abstract Boundary conflicts between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency, which are newly established areas, have been detected at three points: in the Bira' area, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Tadongkon Village, Kesu District (North Toraja); in the Se'ke area, Bontongan, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Langda Village, Sopai District (North Toraja); and in Kurra District (Tana Toraja) with Awan Rante Karua District (North Toraja). This research utilizes a qualitative approach located at the border between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency. The data collection method employed is literature review. The sampling technique used is purposive sampling, and the data analysis is conducted using interactive mode 1, which consists of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the boundary conflict is mainly caused by the lack of acceptance of the proposed problem-solving alternative, namely the One Map Policy. Based on practical observations, several causes of the boundary conflict have been identified, including juridical, economic, cultural, political and demographic, social, and governance factors. The steps taken include conducting a joint survey of the border area between the two regions facilitated by the South Sulawesi Provincial Government, with the Ministry of Home Affairs as the surveyor and the Geospatial Information Agency (BIG) as the competent party in boundary mapping. Through this handling process, both regions have agreed to accept whatever decision is made by the provincial and central governments, while still considering the objections and desires of each region. Keywords: Conflict resolution, boundary disputes
Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Potensi Konflik di Masyarakat Pelalawan Riau Yudi Rusmanto; Syamsunasir; Anang Puji Utama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5324

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: ekspansi perkebunan kelapa sawit, konflik di masyarakat Riau
The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The Media Andi Moh. Ghalib; Anang Puji Utama; M Adnan Madjid; Pujo Widodo
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 1 (2023): IJHESS AUGUST 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i1.588

Abstract

New Zealand, which is known as a peaceful country, is faced with the problem of terrorism. Terrorism cases that occur based on the existence of Islamophobic culture and immigrants entering New Zealand also have a connection with the role of mass media in a cause that concerns politics and government. The purpose of this study is to describe the dynamics of terrorism that occurs in New Zealand, as well as the role of the government in solving terrorism through mass media. The method used is a qualitative method with a type of descriptive approach through literature study. Based on the results of the study, it can be understood that the dynamics of terrorism that occur are so complex that then the resolution of terrorism cases is carried out by the government by making policies against actors involved in terrorism tragedies, especially immigrant perpetrators, and collaborating with human rights organizations established by the Foundation Against Islamophobia and Racism (FAIR) which aims to advocate for the human rights of independent Muslims based in New Zealand in counteract Islamophobia. In addition, this article helps to understand that the Government through the Prime Minister of New Zealand also met several Muslim community leaders in Christchurch where he ensured that the New Zealand Government will guarantee the security of every citizen and guarantee the freedom to worship and guarantee the freedom to express the culture and religion of each citizen and with the help of the media in the aftermath of the tragedy of terrorism is expected to reduce the circulation of videos of terror attacks so as not to provoke the community by traumatic, but help victims out of fear of conflict that occurs. The role of the government in efforts to maintain the integrity of the country's territory through cross-sectoral communication and cooperation can then be utilized by local actors to solve problems and participate in maintaining national security.
Prevention of Radicalism and Terrorism in Riau Province to Maintain National Security Yudi Rusmanto; Syamsunasir Syamsunasir; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 2 (2023): IJHESS OCTOBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i2.728

Abstract

Terrorism arises due to radical attitudes that culminate in individuals inspired to commit destructive acts and even kill those who are considered a threat, as a means to commit jihad for him or her. It cannot be denied that the development of terrorist networks in Indonesia has begun to expand to the corners of the region scattered throughout Indonesia. Riau is a region that is also included as one of the targets and hideouts for Indonesian terrorist network perpetrators. This is because Riau is directly adjacent to two countries which have the potential to become an area and target for terrorist operations, as Riau is the entry point for world trade in the region. In the last six years, namely, from 2016 to 2021, there was an act of terrorism in Riau each year, which started with radicalism and then manifested by acts of terror. The method used in this study is a qualitative approach. Data Collection was done through literature studies and direct interviews, which were then analyzed through National Security theory. With the increase in radicalism and acts of terrorism, the Riau government, Riau Police, and TNI namely Korem 031 Wira Bima should have a strategy and synergy to prevent massive radicalism and terrorism in Riau Province, to maintain National Security
Strategi penanganan konflik sosial di era teknokultur social conflict handling strategies in the technocultural era Anang Puji Utama
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 1 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020231735

Abstract

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Relasi antara  teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat disebut sebagai teknokultur. Dalam praktek penggunaan teknologi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat berupa penyebaran berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian yang dapat menjadi pemicu munculnya konflik sosial akibat perang siber. Berdasarkan hal tersebut fokus penelitian ini terkait dengan peraturan perundang-undangan serta upaya penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial di era teknokultur. Adapun tujuannya menganalisis bagaimana kerangka peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum dalam penanganan konflik sosial. Hasil penelitian adalah adanya penyalahgunaan dalam perkembangan teknologi informasi berupa penyebaran berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian. Kondisi seperti ini berdampak pada keamanan nasional. Sebagai upaya mengatisipasi hal yang sama dan semakin berkemnangnya konflik siber perlu sebuah undang-undang yang mengatur sistem keamanan nasional secara komprehensif sehingga dapat mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga perlunya penataan kelembagaan dalam kerangka penanganan konflik sosial akibat perang siber meliputi; pencegahan, penghentian dan pemulihan serta penegakan hukumnya. Hal penting juga adalah mengoptimalisasikan pemahaman masyarakat untuk membentuk budaya baru terkait dengan penggunaan media sosial supaya tidak menimbulkan efek negatif.
Co-Authors Achmed Sukendro Andi Moh Ghalib Andi Moh. Ghalib Bayu Setiawan Bayu Setiawan Fauziyah Aulia Rishanti Fauziyah Aulia Rishanti Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Imran Hasyim M Adnan Madjid M Adnan Madjid Nerson Nerson Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Sakinatunnafsih Anna Syamsunasir Syamsunasir Syamsunasir Yudi Rusmanto Yudi Rusmanto