Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Ilmiah METADATA
Ibnu Affan
Unknown Affiliation
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) Christian Deddi Chandra Panggabean; Nelvitia Purba; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, apakah hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd) Mhd. Idrus Tanjung; Marlina; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sepeerti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dana bencana alam, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk korupsi dana siap pakai penangulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijtauhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UTANG DEBITOR YANG TELAH JATUH TEMPO TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Riza Eiflal; Mukidi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditur yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepail berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditur dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dalam pertimbanan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung bahwa apabila tanggal pelunasan barang tidak ditetapkan maka berlakulah Pasal 1281 KUHPerdata sebagai pedoman dan nyatanya termohon pailit telah menerima barang senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.
ANALISIS TINGKAT STRES KERJA TENAGA KESEHATAN PERIODE KABUT ASAP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 Ibnu Affan; Zulfan Saam; Riki Sukiandra
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 12, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Lingkungan
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jil.12.2.p.230-235

Abstract

Pekanbaru is one of the cities in Indonesia who has a negative impact on haze. The Government made efforts through blackouts water bomb and holiday of public service, except for police, health and fire suppression. Health sector is one of the sectors mostaffected in these policies. Some of the officers claimed to experience work stress because they worked in excess situations. This research aims to determine the periods of smog index parameters based on the standards of air pollution, the number of cases of respiratory and other diseases cases arising during the smog in Pekanbaru and analyze stress levels health work force aperiod of smog in the city Pekanbaru in 2015. This research used a qualitative approach to survey methods. The results showed that the period of fog happens in September and October, based on the parameters of the ranges in air pollution standards index on number 838 and categorized is very dangerous because it is above the range >400  the number of  cases of respiratory and other diseases cases arising during the smog in the city of Pekanbaru. For the case of respiratory amounted to 2,462 cases. As for other diseases such as skin irritation amounted to 56 cases, eye irritation 37 cases, asthma 40 cases, pneumonia 56 cases  and died 1 case. While the economic loss at the time of the occurrence of the smog periods which give rise to cases of respiratory illness and other diseases is Rp.518,158,880. Stress level health workforce a period of smog in the city of Pekanbar  in 2015 is at a high category. 
Co-Authors . Zulfan Christian Deddi Chandra Panggabean Marlina Mhd. Idrus Tanjung Mukidi Nelvitia Purba Riki Sukiandra Riza Eiflal