Lalu Guna Nugraha
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Haeruman Jayadi; AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberadaan Lembaga DPD dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa berdasarkan UUD 1945, Secara struktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga parlemen sedangkan secara fungsional, DPD tidak dapat dikatakan memiliki fungsi legislasi oleh karena kewenangan yang dimiliki dalam pembentukan undang-undang tidak sampai pada memberikan persetujuan melainkan hanya ikut membahas saja. Sebagai lembaga parlemen, secara stuktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga negara utama, namun secara fungsional tidak menunjukkan adanya fungsi yang sepenuhnya sebagai lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga parlemen yang memiliki kewenangan yang sangat lemah dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu secara fungsional dapat dikatakan sebagai lembaga penunjang kekuasaan legislatif (DPR). DPD sebagai salah satu bagian dari lembaga parlemen, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sederajat dengan lembaga parlemen yang lain yaitu dengan DPR dan MPR.