Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.203

P-Index

This Author published in this journals

All Journal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Abdi Laksana Pamulang Law Review JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Ilmu Hukum

Muhamad Iqbal

universitas pamulang

Author-ID : 2373770

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS Yoyon M. Darusman; Susanto Susanto; Bambang Wiyono; Muhamad Iqbal; Bastianon Bastianon
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 2, No 2 (2021): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i2.p125-129.y2021

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa

IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM Muhamad Iqbal
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKKeberadaan asas oportunitas mendapat tantangannya tersendiri, alih-alih adanya asas tersebut guna sebagai payung hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk Mediasi Penal. Asas Oportunitas Jarang sekali di pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. Hal tersebut membuat Subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukan dengan maraknya pelaporan atas perkara-perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang secara kondisi mestinya dianggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti Seorang Nenek yang melakukan pencurian dan Ilegal Logging. Tantangan tersebutlah membuat Asas Oportunitas dari Penuntut Umum menjadi paying hokum dari Mediasi Penal.Kata Kunci : Asas Oportunitas, Mediasi Penal, Perkara Komunal, Jakasa Penuntut Umum.

PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Iin Indriani; Sri Utaminingsih; Estiningsih Trihandayani; Muhamad Iqbal
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6878

Coastal land is an important asset that must be maintained and utilized by its function. Efforts that can be made to improve and enhance the fertility of coastal land can be done by applying technology and having sufficient knowledge. lack of community understanding related to the legal aspects of managing coastal laha so that the impact of inhibition of innovations that can help the economy of the local community, therefore it is necessary to understand these legal restrictions to the local community as well as a variety of innovative inputs to utilize land for industrial development. This guidance is given to all the people in Kelurahan Untung Jawa Island as additional information regarding the use of coastal land based on legal aspects and industrial development. This activity is expected to increase community knowledge and insights regarding the law of coastal land management and also increase innovation to improve home industries that are able to provide additional income for the local community. The method used in this community service is counseling on legal awareness of the community relating to the limits of the authority of the beach that can be used as well as training on utilization related to production innovation. With this activity, each community is required to know the management of coastal land and understand how to enhance the development of the tourism industry that can be done by innovating the utilization and management of coastal land.Keywords: Utilization, Coastal Land, Industry

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Dadan Herdiana; Susanto Susanto; Muhamad Iqbal; Iin Indriani; Wawan Supriyatna
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.Kata Kunci: E-Court, LBH Unggul, Aplikasi

Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign Susanto Susanto; Muhamad Iqbal
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membangun sinergi akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Jajaran TNI KODIM/0506 Tangerang. BErkaitan tentang pemahaman mendalam tentang makna hoax dan black Campaign yang merupakan fenomena serius yang harus diantisipasi, guna menunjang pelaksanaan upaya pencegahan dan meminimalisir dampak dari kedua hal tersebut. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini ialah dengan cara survey dan kita mendatangai KODIM 0506/TGR, Jalan Tmp Taruna, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang dan akan memberikan materi dan pelatihan disana. Bahwa dari hal tersebut hasil dari PKM ini adalah terbangunya satu persepsi tentang sinergitas akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Jajaran TNI KODAM 0506/Tangerang tentang makna hoax dan black Campaign serta upaya penangan pertama berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya media ini dikembangkan dan berkembang di dalam masyarakat dan berbentuk diskusi terbuka sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan paham paham maupun pengetahuan baru di dalam masyarakat dengan atau tanpa bukti yang jelas.

EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN Muhamad Iqbal; Susanto Susanto; Moh Sutoro
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract The use of E-Court technology by the Supreme Court to support the improvement, efficiency and effectiveness of the completion of administrative services in the courts that are linked to the principle of justice is fast, simple and low-cost. However, in the implementation of this system it seems that many of the registered users lack understanding regarding the purpose and method of using the E-Court system. So that this system is still considered to be less than optimal in achieving the desired goals of making this system. Keywords: E-Court, Effectiveness, Settlement of Cases.Abstrak Pemanfaatan teknologi E-Court oleh mahkamah agung guna mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi di pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penerapan sistem ini nampaknya banyak diantara pengguna terdaftar kurang memahami berkaitan dengan tujuan dan cara penggunaan sistem E-Court tersebut. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. Kata Kunci : E-Court, Efektifitas, Penyelesaian Perkara.

Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi Susanto Susanto; Muhamad Iqbal; Subarto Subarto
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25529

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui sejauh mana untuk dapat menganalisis sebuah upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa, serta dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa. Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset ini ialah Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan yang ada. Hasil yang digukan dalam riset ini ialah Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa.

Co-Authors Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Dadan Herdiana Estiningsih Trihandayani Iin Indriani Moh Sutoro Sri Utaminingsih Subarto, Subarto Susanto Susanto Susanto Susanto Wawan Supriyatna Yoyon Mulyana Darusman

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search