Garuda - Garba Rujukan Digital

OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AL SENTOT SUDARWANTO; Dona Budi Kharisma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Masalah perizinan menjadi salah satu masalah terkait investasi yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, Pemerintah melalui Omnibus Law melakukan penyederhanaan perizinan. Salah satu bentuk penyederhanaan perizinan yaitu dengan penghapusan izin lingkungan. Upaya tersebut tentunya bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disatu sisi, polusi dan kerusakan lingkungan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan besar Indonesia yang belum bisa terselesaikan saat ini. Merespon permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis korelasi antara izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini juga akan menganalisis mengapa subtansi izin lingkungan dalam Omnibus Law bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan observasi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin lingkungan adalah wujud integrasi antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Omnibus Law harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk tetap menerapkan izin lingkungan dalam subtansi Omnibus Law. Di dalam Omnibus Law perlu dikonstruksikan proses perizinan lingkungan yang cepat, sederhana dan biaya yang memadai melalui rekonstruksi kelembagaan, konsistensi mekanisme penilaian izin lingkungan, dan penambahan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

MEMBANGUN KERANGKA PENGATURAN STARTUP DI INDONESIA Dona Budi Kharisma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi adalah pelaku utama di sektor ekonomi digital. Bahkan, pada masa pandemi, kehadiran startup terbukti menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Namun, panjangnya proses perijinan usaha, over regulation dan ketidakjelasan lembaga atau komisi yang mengatur startup menjadi hambatan sekaligus persoalan serius dalam ekosistem ekonomi digital. Alhasil, berdasarkan Global Startup Ecosystem Index Report 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dalam pemeringkatan ekosistem startup global. Di satu sisi, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 44 miliar dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan kerangka pengaturan bisnis startup di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan statute approach dan comparative approach. Beberapa negara yang dijadikan objek studi perbandingan adalah Amerika, Italia, Tunisia dan India. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dukungan regulasi menjadi faktor kunci keberhasilan beberapa negara seperti Amerika, Italia, Tunisia dan India dalam menciptakan ekosistem startup. Selain itu, adanya Komisi Startup Nasional memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, pengawasan, pemberdayaan dan dukungan permodalan bagi startup. Untuk membangun ekosistem startup sekaligus sebagai strategi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi, direkomendasikan bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun kerangka pengaturan bagi startup melalui pembentukan regulasi khusus terkait startup dan membentuk Komisi StartupNasional sebagai ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN Hizkia Bendigo Holanasi S; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073

Abstract This study aims to determine regulation and problematic that happened about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises which seen from company law perspective. This study is a normative law research which data source is primary legal material, that is regulation that connected with legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises and secondary legal materials, that are book, scientific journal, dan articles which contain discussion about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises. This study is analytical descriptive with using the study research technique of collecting legal materials, by using textual law interpretation. Results of this study are there are still legal problematics in legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises, that are vacuum of law, conflict of law, and vague of law.Keywords: Legal Relationship; State Owned Enterprises Holding Company; State Owned Enterprises Subsidiary Company Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta problematika yang terjadi mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang dilihat dari perspektif hukum perusahaan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN. Kajian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (study research), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. Hasil dari kajian ini adalah masih terdapatnya problematika hukum dalam hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yaitu berupa kekosongan hukum, pertengangan hukum, dan kekaburan hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Induk Perusahaan BUMN; Anak Perusahaan BUMN

PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT.EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Tamariska Febioxicca Guayadi; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60473

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahanapa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis datapenelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan software oleh Bank dengan Vendor selaku penyedia software melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ tender/seleksi umum, tahap implementasi (delivery), dan tahap pemeliharaan (maintenance). Dalam kontrak pengadaan PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan software PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.

IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahatma Dwi Nugraha Atmaji; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60467

Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun driver online yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun driver online yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainya yang dapat merugikan Pengguna alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun driver online pada layanan jasa tranportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHPerdata dan peraturan perundangundagan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search