Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Edra Satmaidi; Sonia Ivana Barus; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Tradis Reformas
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i2.190

Abstract

ABSTRAKPengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu Guna Mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah Plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yasng bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang Ideal untuk Mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu. Kata kunci: kebijakan; pengelolaan sampah; plastik; wisata pesisir; Provinsi Bengkulu.ABSTRACTWaste management today is still a problem that has not been resolved. This study aims to examine problems in plastic waste management in Bengkulu to support coastal areas. The result There are several laws and regulations that have a correlation with the management of plastic waste in Indonesia, namely the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Waste Management and several other laws including the Jakstrada City of Bengkulu which aim to raise awareness for the community about a good and healthy environment in Bengkulu Province. This study also suggests ideal plastic waste management policy to support the coastal tourism area of Bengkulu Province.Keywords: policy; waste management; plastics; coastal tourism; Bengkulu Province.
Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 3 Issue 2 (2020) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.513 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v3i2.3974

Abstract

This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law. This research used a normative juridical research method, with a statutory, historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to strengthen political parties in carrying out broader articulation and aggregation of interests. As well as imparting significant role of political parties in carrying out their functions to connect with the people directly, especially in bridging and fighting for the people interests.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Edra Satmaidi; Sonia Ivana Barus; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Tradis Reformas
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2888.78 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v5i2.190

Abstract

ABSTRAKPengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu Guna Mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah Plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yasng bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang Ideal untuk Mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu. Kata kunci: kebijakan; pengelolaan sampah; plastik; wisata pesisir; Provinsi Bengkulu.ABSTRACTWaste management today is still a problem that has not been resolved. This study aims to examine problems in plastic waste management in Bengkulu to support coastal areas. The result There are several laws and regulations that have a correlation with the management of plastic waste in Indonesia, namely the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Waste Management and several other laws including the Jakstrada City of Bengkulu which aim to raise awareness for the community about a good and healthy environment in Bengkulu Province. This study also suggests ideal plastic waste management policy to support the coastal tourism area of Bengkulu Province.Keywords: policy; waste management; plastics; coastal tourism; Bengkulu Province.
Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945 Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Jurnal HAM Vol 12, No 2 (2021): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.823 KB) | DOI: 10.30641/ham.2021.12.227-244

Abstract

Berdasarkan potret buruk pemenuhan hak atas pangan, maka penelitian ini mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam rencana Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuan penelitian ini agar dimuatnya hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini: UUD 1945 mengalami kelemahan, terutama pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak secara eksplisit diatur. Yang diperkuat dengan fakta-fakta beberapa kasus krisis pangan di Indonesia memberikan justifikasi bahwa eksistensi hak atas pangan urgen dimuat dalam Amandemen UUD 1945 Kelima untuk memperkuat hak atas pangan dalam konstitusi dan amandemen konstitusi juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan. Dalam amandemen tersebut, Penulis menilai memberikan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya di bidang pangan lebih terjamin. Sehingga bisa dikatakan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Pangan.
GAGASAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN FATWA PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN ANGGOTA ISIS Putra Perdana Ahmad Saifulloh
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28560

Abstract

AbstractAccording to Article 23 Paragraph (1), Letter d of the Citizenship Law, Indonesian citizens lose their citizenship status for several reasons, namely it is wrong to become a foreign soldier without prior permission from the President. This is reinforced by the regulation in PP No. 2 of 2007, the revocation was carried out by the president must go through a legal process. The legal process referred to is not the litigation process, but the HAN process, namely the Menkumham examines, after being reviewed it is feasible to revoke the status of the former ISIS member's Indonesian citizen, then the Menkumham submits it to the President, and continues with the issuance of a Presidential Decree. However, there is a problem, if the Government complies with the positive law regarding the revocation of the status of Indonesian citizens. Ex-members of ISIS seem undemocratic, because it is only based on a Presidential Decree issued based on the recommendations of the Ministry of Law and Human Rights. For this reason, the author is interested in writing about the revocation of the status of Indonesian citizens who are former members of ISIS which is in accordance with the concept of a democratic rule of law, but also prioritizes effectiveness and time efficiency. The author considers that the revocation of the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members by the government is something that is logical for now, but the government before revoking the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members must ask for consideration from the Constitutional Court as a bodyguard, and interpreters of Pancasila and the Constitution through the revision of the Constitutional Court Law and the Citizenship Law. AbstrakMenurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d UU Kewarganegaraan, WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam PP No.2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses HAN, yakni Menkumham memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keppres. Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari MK sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan. 
Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Daerah Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.955

Abstract

Krisis, dan kurang meratanya ketenagalistrikan bagi masyarakat daerah adalah masalah hak konstitusional yang serius. Untuk itu regulasi yang pro Desentralisasi Ketenagalistrikan menjadi urgen dibentuk, akan tetapi Undang-Undang Cipta Kerja mencabut kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan kabupaten/kota. Walaupun Provinsi masih memiliki kewenangan terbatas di bidang ketenagalistrikan. Undang-Undang Cipta Kerja semakin meneguhkan sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, dan konseptual. Konsep Ideal Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan agar Menjaga Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Daerah: Pertama, Menerapkan Desentralisasi Ketenagalistrikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, dan aset Sumber Daya Alam yang cukup. Kedua, Kabupaten/Kota wajib mempermudah perizinan Pengusaha Lokal Penyedia Ketenagalistrikan Swasta. Ketiga. Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terpisah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sehingga urusan-urusan Daerah wajib, urusan dan lainnya, diatur dengan Undang-Undang tersendiri agar memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan Pemda dengan Instansi lain. Keempat, Optimalisasi Pengawasan Desentralisasi Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota.