Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisa Politik Keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq Tahun 2004-2007 Restu Rahmawati; Axl Papilaya
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.889 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.937

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang analisis politik dari adanya keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq, penulis memilih tema ini karena melihat bahwa adanya aroma bisnis dan kepentingan politik dari keberadaan PMC yang ada di Konflik Amerika Serikat dan Iraq tahun 2004-2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendiri PMC Academi yakni Price dan Clark keduanya diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan elit politik dan pemerintahan di Amerika Serikat saat itu. Hal inilah yang menjadi  alasan kuat untuk menyatakan adanya kepentingan khusus diantara PMC Academi dan Pemerintah Amerika  Serikat, sehingga tak heran mereka selalu hadir  dalam setiap konflik Amerika khususnya di Iraq tahun 2004-2007. Kiprah PMC Academi dan PMC yang lain didukung oleh kebutuhan AS dan negara barat lain yang khususnya membutuhkan SDA seperti minyak bumi dan gas alam dikarenakan untuk mendapatkan itu, semua negara tersebut membutuhkan konflik dan  perang dengan segala macam alasan. Kata Kunci: PMC Academi, Konflik Amerika Serikat dan Iraq
MENAKAR KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA) Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.371 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.66

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai dampak kerjasama perdagangan bebas antara China dengan ASEAN dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori perdagangan bebas, teori kebijakan publik, dan teori policy learning. Hasil penelitian ini akan menguraikan mengenai kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apakah perlu untuk melakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan yang tersebut, dan kesiapan Indonesia sendiri dalam menghadap ACFTA.
MENAKAR KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA) Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.952 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.62

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai dampak kerjasama perdagangan bebas antara China dengan ASEAN dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori perdagangan bebas, teori kebijakan publik, dan teori policy learning. Hasil penelitian ini akan menguraikan mengenai kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apakah perlu untuk melakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan yang tersebut, dan kesiapan Indonesia sendiri dalam menghadap ACFTA.Kata Kunci: ACFTA, perdagangan bebas, kebijakan.
Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks Menjelang Pemilu kepada Generasi Millenial Restu Rahmawati
BERDIKARI Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.38 KB) | DOI: 10.52447/berdikari.v4i1.4960

Abstract

Literasi d igital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Literasi digital diperlukan karena saat ini berita terkait hoaks begitu masif penyebarannya dalam berbagai platform media digital. Maraknya berita hoaks dalam media digital tersebut akan berdampak negatif apabila masyarakat tidak mampu untuk menangkal berita-berita hoaks tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik sehingga dapat menangkal setiap berita hoaks yang diterima di era post truth saat ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan, dan mengedukasi masyarakat terutama generasi millennial yang berada di seluruh wilayah Indonesia untuk memiliki literasi digital yang baik dan bijak dalam menggunakan media digital apalagi menjelang pemilu sehingga dapat menangkal berita hoaks yang diterima dan tidak menyebarkan berita hoaks tersebut kepada orang lain, intinya ketika masyarakat sudah bijak dalam menggunakan media maka akan tercipta masyarakat yang terbebas dari berita hoaks. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar daring melalui zoom meeting. Sasaran utama kegiatan ini adalah generasi millennial dari perwakilan wilayah di Indonesia. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipan begitu antusias dengan materi yang disampaikan karena banyak sekali pertanyaan baik yang disampaikan langsung maupun dalam kolom chat yang ditujukan kepada narasumber. Selain itu juga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan partisipan sangat bagus sehingga dari hasil diskusi tersebut pengetahuan generasi millenial dapat meningkat.Kata Kunci : Literasi Digital, hoaks, media digital, post truth, generasi millenial
Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington Ardli Johan Kusuma; Restu Rahmawati; La Ode Muhamad Fathun
Journal of Political Issues Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues (January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i2.71

Abstract

Tulisan artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia, sebagai suatu kajian kritik terhadap pembahasan dimensi Islam dalam buku yang berjudul “The Clash of Civilization and the Remaking of World Order”, karya Samuel P. Huntington. Adapun hasil pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan tentang beberapa kelemahan dari teori “Clash of Civilization” yang dibangun oleh Samuel P. Huntingtong, terutama jika dilihat dari pendekatan teoritis maupun pendekatan sejarah. Misalnya saja adanya inkonsistensi dalam menggunakan paradigma realis dalam pembangunan teorinya. Selain itu Huntington juga mengalami kebingugan untuk memilih antara landasan geografis ataukah landasan agama dalam mengidentifikasi peradaban yang dimaksud. Serta fakta sejarah juga telah menunjukkan bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia ini tidak didasari oleh adanya perbedaan peradaban. Terlebih lagi ditemukan fakta bahwa pembahasan tentang dimensi Islam dalam buku tersebut hanya mengambil referensi dari Islam Timur Tengah, yang sangat bertolak belakang dengan fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Inti dari artikel ini adalah ingin menunjukkan adanya fenomena yang bertolak belakang yang ditunjukkan peradaban Islam di Indonesia yang sama sekali tidak sesuai dengan pembahasan dimensi Islam dalam buku yang ditulis Huntington tersebut. Dimana di Indonesia yang merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan model Islam Nusantara yang ada di dalamnya telah mampu menunjukkan dimensi Islam yang berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Model Islam Nusantara yang dipelopori oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yaitu NU (Nahdlatul Ulama) telah mampu menunjukkan model Islam yang bersifat moderat, anti radikal, inklusif, dan toleran.
Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1999 & 2019 Paramesti, Artanti; Lutfi, Aldi; Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit; Muhammad Fadhil Mansoer; Restu Rahmawati
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 11 No 01 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/jsga.v11i01.10651

Abstract

ABSTRAK Reformasi demokrasi yang signifikan pasca-Orde Baru di Indonesia dimulai dengan Pemilu 1999, salah satunya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan. Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekitar 8,8% pada tahun tersebut, yang merupakan hasil dari pembatasan institusional dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan teori gender Dahlerup dan teori partisipasi politik Sidney Verba dan Norman Nie, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana perubahan sosial, kebijakan tindakan afirmatif, dan latar belakang sejarah mempengaruhi representasi perempuan antara tahun 1999 dan 2019. Penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur adalah metodologi yang digunakan. Informasi dikumpulkan dari buku-buku, majalah, dan catatan tentang aturan dan sejarah pemilu. Kami menggunakan pendekatan Miles dan Huberman untuk analisis data.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dari 9,82% pada pemilu 1999 menjadi 20,52% pada pemilu 2019. Kebijakan kuota gender 30% yang diimplementasikan sejak pemilu 2004 menjadi faktor utama peningkatan ini, meskipun representasi perempuan yang terpilih belum mencapai angka 30%. Tantangan yang dihadapi termasuk peran ganda perempuan, pendidikan yang lebih rendah, dan hambatan budaya serta legal yang masih membatasi partisipasi politik perempuan. dapat disimpulkan bahwa Perubahan signifikan terjadi dalam representasi perempuan di parlemen Indonesia dari pemilu 1999 ke 2019. Pada 1999, tanpa kuota gender, hanya 9,82% perempuan terpilih. Pemilu 2019 dengan kuota 30% meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 20,52%. Meski belum mencapai target, kebijakan ini efektif meningkatkan partisipasi perempuan. Tantangan seperti peran ganda, pendidikan rendah, dan hambatan budaya serta hukum masih perlu diatasi. Keywords: keterwakilan perempuan, demokrasi, partisipasi politik.